PDIP Siaga I Jelang Kongres 2025, Kursi Megawati Digoyang?

Jhoni Allen Ungkap Asal Dana Kantor DPP Partai Demokrat di Proklamasi

Jhoni bercerita, SBY mengaku bahwa kantor DPP Demokrat itu didapat dari mahar politik yang di setor dari kader partai.

oleh Liputan6.com diperbarui 11 Mar 2021, 21:15 WIB

Diterbitkan 11 Mar 2021, 21:15 WIB

Partai Demokrat Versi KLB Laporkan AHY ke Polisi

Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen saat jumpa pers terkait urgensi KLB Sibolangit di Jakarta, Kamis (11/3/2021). Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengungkap sumber uang untuk kepemilikan kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

Dia menyebut kantor itu dibeli dari hasil mahar Pilkada.

Jhoni bercerita, pada tanggal 16 Februari 2021, ia bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY mengaku kepadanya bahwa kantor DPP Demokrat itu didapat dari mahar politik yang di setor dari kader partai.

"Saya sampaikan ini setelah pertemuan saya dengan bapak SBY tanggal 16 Februari. Termasuk mahar-mahar Pilkada, beliau mengatakan untuk membeli kantor di Proklamasi," ungkapnya di kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).

Jhoni mengaku kaget saat mengetahui itu. Pasalnya, kata dia, selama dua periode SBY menjabat presiden tak pernah memikirkan bangunan untuk kantor DPP Partai Demokrat. Tetapi justru memeras kadernya.

"Saya kaget, lho Bapak 10 tahun presiden waktu itu kok nggak mikirin kantor (DPP). Kenapa harus keringat daripada DPC dan iuran anggota fraksi dari tingkat II," kata Jhoni.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Penyebab DPC Ingin Gelar KLB

Menurutnya, iuran dan mahar itu salah satu penyebab banyak kader di tingkat DPC ingin menggelar KLB.

Pihaknya pun juga mendesak agar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil kongres ke V tahun 2020 lalu dibatalkan.

"Itulah mereka menjadi mengusulkan KLB. Dan karena memang khusus membahas dan membatalkan AD/ART adalah Kongres atau KLB, atau melalui proses pengadilan," tandasnya.

Reporter: Genan Kasah

Sumber: Merdeka

Lanjutkan Membaca ↓