BTN Targetkan Penyelesaian Sertifikat Bermasalah KPR pada 2028

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) atau BTN menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan sertifikat Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang belum terselesaikan akibat kendala pada pihak pengembang (developer). BTN menargetkan penyelesaian ini akan rampung pada tahun 2028.

Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando, menjelaskan bahwa jumlah sertifikat bermasalah yang sempat mencapai 120 ribu unit pada 2018 telah berkurang signifikan menjadi 38.144 unit pada akhir 2024.

“Perseroan telah melakukan langkah-langkah penyelesaian termasuk perbaikan proses bisnis, sehingga jumlah sertifika bermasalah per 31 Desember 2024 sebabyak 38.144 debitur,” ujar Ramon dalam keterbukaan informasi Bursa, dikutip Kamis (6/2/2025).

Masalah di Pengembang

BTN menjelaskan bahwa keterlambatan penyelesaian sertifikat ini mayoritas disebabkan oleh permasalahan pada pihak pengembang, di antaranya, sertifikat tersangkut masalah hukum.

Developer bangkrut atau pailit, notaris tidak bertanggung jawab dalam penyelesaian dokumen, sertifikat hilang atau berada di pihak lain, dan atau transaksi di bawah tangan oleh debitur.

Meski menghadapi berbagai kendala, BTN tetap berkomitmen untuk mencari solusi dan memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik.

Ramon menambahkan bahwa permasalahan ini berpotensi menimbulkan risiko operasional, hukum, dan reputasi bagi BTN, termasuk tuntutan hukum dari debitur. Secara finansial, BTN telah mencadangkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan regulasi OJK untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut.

Saat ini, total nilai pokok pinjaman dari 38.144 debitur yang sertifikatnya masih bermasalah mencapai Rp 3,3 triliun. Untuk memastikan penyelesaian masalah ini, BTN telah melakukan berbagai langkah strategis.

Antara lain, membentuk satuan tugas khusus (task force) untuk menangani developer dan notaris bermasalah. Bekerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penyelesaian sertifikat. Melakukan profiling developer berdasarkan tingkat kepatuhan dan penyelesaian sertifikat.

BTN juga memberlakukan sistem rating developer ke dalam kategori platinum, gold, silver, dan bronze guna mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Mendaftarkan dan mengevaluasi kinerja notaris melalui platform eMitra. Mengambil langkah hukum terhadap developer dan notaris yang tidak memenuhi kewajibannya. Serta, membuka Channel Pengaduan Sertifikat di nomor layanan 150-286/1500-286.

“Perseroan memiliki komitemen untuk menyelesaikan sertifikat yang bermasalah tersebut dalal 3 tahuj ke depan sampai dengan 2028,” kata Ramon.

BTN menargetkan penyelesaian bertahap dengan rincian berikut:

• Tahun 2025: 15.000 sertifikat diselesaikan → tersisa 23.144
• Tahun 2026: 13.000 sertifikat diselesaikan → tersisa 10.144
• Tahun 2027: 7.000 sertifikat diselesaikan → tersisa 3.144
• Tahun 2028: Seluruh sertifikat terselesaikan → posisi nol

Ramon memastikan bahwa BTN telah membentuk Divisi Operasional Kredit untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

“Kami telah menyiapkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan legalitas dan kepastian hak debitur dalam memperoleh sertifikat rumahnya,” kata Ramon.

BTN juga menegaskan bahwa saat ini tidak ada kejadian material lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha atau harga saham perusahaan. Dengan langkah-langkah ini, BTN optimistis dapat menyelesaikan seluruh sertifikat bermasalah dan meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya.