Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Naik, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, keterisian tempat tidur isolasi (bed occupancy rate/BOR) di rumah sakit rujukan Covid-19 mengalami kenaikan, pasca periode libur Lebaran. Menurut dia, peningkatan ini kontribusi dari 5 provinsi dengan kenaikan tertinggi.

"Adapun peningkatannya menunjukkan variasi, namun trennya terjadi selama 5-6 hari terakhir," kata Wiku dikutip dari siaran persnya, Sabtu (29/5/2021).

Dia menyampaikan bahwa terjadi peningkatan keterisian tempat tidur isolasi secara nasional sebesar 14,2 persen atau dari 20.560 per 20 Mei 2021 menjadi 23.488 pada 26 Mei 2021. Peningkatan ini merupakan kontribusi dari 5 provinsi karena mengalami kenaikan BOR antara 18 hingga 23 persen dalam rentang waktu yang sama dengan kenaikan di tingkat nasional.

Adapun kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan DI Yogyakarta. Keterisian tempat tidur isolasi di DKI Jakarta naik 23,7 persen dari 3.108 menjadi 3.846.

Kemudian, Jawa Barat naik 30,2 persen dari 3.003 menjadi 3.615, Jawa Tengah naik 23,14 persen dari 2.567 menjadi 3.161. Selanjutnya, di Banten naik 21,2 persen dari 816 menjadi 959 dan DI Yogyakarta naik 18,8 persen dari 495 menjadi 585 tempat tidur terisi.

"Data ini menandakan terjadi peningkatan kasus pada 6 hari terakhir. Ini artinya, peningkatan kasus juga terjadi pada pasien dengan gejala sedang dan berat sehingga membutuhkan ruang isolasi. Ini adalah alarm keras, terutama provinsi-provinsi di Pulau Jawa," tegas Wiku.

Dia menyampaikan bahwa data-data yang disampaikan saat ini belum menggambarkan sepenuhnya perkembangan pada minggu kedua paska Idul Fitri. Namun, data penambahan kasus positif, kasus aktif, mobilitas penduduk, serta keterisian ruang isolasi, sudah menunjukkan adanya kenaikan.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Data ini juga menegaskan bahwa provinsi-provinsi Pulau Jawa adalah kontributor terbesar penambahan kasus positif tingkat nasional. Untuk itu, Wiku meminta pemerintah provinsi melakukan konsolidasi penanganan dengan baik antar jajaran pimpinan daerah.

"Manfaatkan forum komunikasi pimpinan daerah lintas wilayah tingkat provinsi, kabupaten/kota agar dapat menghasilkan strategi pengendalian yang efektif," jelas Wiku.