Jubir Wapres Sampaikan Klarifikasi Video Ma'ruf Amin Tentang Investasi Dana Haji

Liputan6.com, Jakarta - Sebuah video tahun 2017 yang berisi mengenai Ma'ruf Amin bicara investasi dana haji untuk infrastruktur kembali viral dan menjadi polemik di masyarakat.

Jubir Wapres RI Masduki Baidlowi menyampaikan klarifikasi atas tudingan yang menyebut ketika berbicara di video tersebut Ma'ruf Amin dalam posisi sebagai wakil presiden dan telah menandatangani investasi dana haji untuk infrastuktur.

"Perlu dijelaskan, pernyataan itu terjadi tahun 2017, beberapa hari setelah pelantikan Dewan Pengawas dan Anggota BPKH, pada Juli 2017. Ini bukan pernyataan baru, yang seolah terkait keputusan pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021," kata Baidowi dalam keterangannya, Rabu (9/6/2021).

Dalam video tahun 2017 itu, Baidowi menyebut KH Ma'ruf Amin berbicara selaku Ketua Umum MUI 2015-2020 dan sedang menjelaskan standar normatif prinsip syariah.

"Mengingat dalam UU 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji harus berasaskan prinsip syariah, dan prinsip syariah itu merujuk fatwa MUI. Jadi, yang ditandatangani Kiai Ma'ruf itu adalah fatwa-fatwa terkait sukuk, bukan keputusan investasi dana haji, yang adalah wewenang BPKH," bebernya.

Kala itu Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa dana haji yang dikelola BPKH dapat diinvestasikan. Selain harus sesuai skema investasi syariah, Ma'ruf menggariskan, bahwa investasi itu harus aman. "Dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek-proyek yang aman," katanya.

"Asas prinsip syariah dan keamanan itu juga ditandaskan dalam UU 34/2014. Jadi, tidak ada yang keliru dari pernyataan Kiai Ma'ruf pada video itu. Juga tidak ada yang keliru Ketika dana haji diinvestasikan, baik langsung maupun melalui instrumen investasi, termasuk untuk pembangunan infrastruktur," tambahnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dana haji yang diinvestasikan melalui Sukuk selama ini, lanjutnya, digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur, termasuk infrastruktur keumatan, seperti asrama haji, madrasah, gedung kantor urusan agama, dan universitas Islam.

"Bahwa saat ini, belum ada alokasi investasi langsung ke infrastruktur, bukan karena terlarang secara hukum dan prinsip syariah, tapi karena dari sisi analisis risiko investasi, proyek yang diajukan dinilai tidak menguntungkan atau tidak aman," jelasnya.

"Jangan sampai terbangun narasi dan persepsi, bahwa investasi dana haji untuk infrastruktur, baik langsung maupun tidak langsung, itu terlarang. Investasi tersebut boleh, baik secara hukum maupun fatwa, sepanjang syarat dan ketentuan terpenuhi," pungkas Baidlowi.