Cerita Anies soal Perubahan Kesetaraan di Kepulauan Seribu dengan Daratan Jakarta

Gubernur Anies Baswedan menyatakan, kesetaraan yang dialami masyarakat Kepulauan Seribu saat ini mulai membaik. Salah satunya yakni terpenuhinya air bersih.

oleh Ika Defianti diperbarui 13 Des 2021, 10:57 WIB
Diterbitkan 13 Des 2021, 10:55 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan UMP DKI 2020.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan UMP DKI 2020, Jumat (1/11/2019). (Liputan6.com/ Delvira Chaerani Hutabarat)

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas mengenai ketimpangan yang terjadi di dalam negeri. Salah satu ketimpangan yang dicontohkan pernah terjadi di Kepulauan Seribu dan daratan yang ada di Jakarta. 

Adanya ketimpangan tersebut disampaikan Anies dalam YouTube miliknya Anies Baswedan. Kepulauan Seribu merupakan kabupaten yang masih menjadi bagian dari DKI Jakarta.

Kata dia, Kepulauan Seribu terdiri dari 110 pulau dan hanya 11 pulau yang berpenghuni. Secara keseluruhan jumlah penduduk di Kepulauan Seribu hanya 7 ribu kepala keluarga. Rata-rata warganya bekerja sebagai nelayan atau mengelola wisata.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyatakan, kesetaraan yang dialami masyarakat Kepulauan Seribu saat ini mulai membaik. Salah satunya yakni terpenuhinya air bersih.

"Tahun 2018 mereka mengandalkan BWRO (Blackish Water Reverse Osmosis), semacam air payau diambil menggunakan ember. 10 pulau sudah menggunakan SWRO (Seawater Reverse Osmosis)," kata Anies Baswedan.

SWRO merupakan sistem pengolahan air osmosis balik dengan salah satu teknologi pengolahan air laut menjadi air tawar yang paling sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan air minum. Dalam pendistribusian ke masyarakat hanya melalui perpipaan.

Untuk mendapatkan air bersih tersebut, masyarakat hanya dikenakan tarif sebesar Rp 1.050 per meter kubik. Pemprov DKI Jakarta pun mengalokasikan subsidi sebesar Rp 23 ribu per meter kubik.

Menurut Anies, penggunaan air bersih bersubsidi tersebut juga telah dirasakan pula oleh masyarakat yang bermukim di Pulau Sebira. Pulau tersebut berlokasi paling dekat dengan daratan Provinsi Lampung.

"Tapi mereka bagian dari tempat kita. Di Pulau Sebira sudah kita buatkan fasilitas dengan SWRO," ucapnya.

Aliran Listrik

Lalu, mengenai pasokan listrik, Anies menyatakan hingga tahun 2018 Kepulauan Seribu belum diterangi listrik selama 24 jam. Saat itu ada masyarakat yang masih menggunakan genset.

Namun saat ini, masyarakat telah merasakan aliran listrik selama 24 jam melalui instalasi kabel bawah laut.

"Sehingga produksi meningkat, nelayan membutuhkan cold storage. Dengan keberadaan listrik maka warga bisa terpenuhi kebutuhan dasar mereka," ujar Anies. 

Kemudian mengenai pasokan kebutuhan pokok yang semakin menjangkau masyarakat secara mudah. Sebelumnya masyarakat Kepulauan Seribu harus ke daratan Jakarta untuk membeli pasokan kebutuhan dan dijual kembali di wilayahnya.

Anies menyatakan pihaknya membangun Jakgrosir di Pulau Tidung Kecil pada tahun 2018. Hal tersebut untuk mempermudah warung kecil untuk memasok kebutuhan sehari-hari tanpa harus ke Pasar Kramatjati, Jakarta Timur.

"Sehingga mereka merasakan kesetaraan harga. Kebutuhan ini disiapkan pemerintah. Harus ada kesetaraan," sambung Anies.

Kesetaraan BBM

Selanjutnya Anies juga menyatakan adanya kesetaraan masyarakat mengenai tarif untuk bahan bakar minyak (BBM). Saat tahun 2018 biaya solar yang harus dibayarkan masyarakat yaitu Rp 8 ribu untuk satu liter.

"Sekarang harga solar Rp 5 ribuan atau setara dengan daratan," lanjutnya.

Anies menyatakan sejumlah fasilitas tersebut yakni untuk memastikan adanya kesetaraan antara masyarakat kepulauan dengan daratan. Mulai dari kebutuhan pokok, kesehatan, hingga pendidikan.

"Lagi-lagi tujuan kita yang sama dengan warga yang tinggal di daratan pulau Jawa ini," jelas Anies.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya