8 Pernyataan Kemenkes soal Naiknya Kasus Covid-19 Varian Omicron di Luar Jawa-Bali

Liputan6.com, Jakarta - Hingga saat ini, kasus Covid-19 varian Omicron di Indonesia mengalami peningkatan selama lima minggu terakhir. Bahkan kenaikan kasus mulai terjadi di beberapa provinsi di luar wilayah Jawa-Bali.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu tetap waspada.

Menurut Wiku, kewaspadaan perlu diterapkan secara menyeluruh sebab data menunjukkan telah terjadi pergeseran tren kasus Covid-19 ke provinsi luar Jawa-Bali.

"Perlu saya tekankan, saat ini kita perlu waspada secara menyeluruh sebab data menunjukkan telah terjadi pergeseran tren ke provinsi luar Jawa-Bali," ujar Wiku saat menyampaikan keterangan pers pada Selasa, 22 Februari 2022.

Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante S Harbuwono menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan karakteristik dari varian baru Omicron guna menekan transmisi lokal yang terjadi di luar Pulau Jawa-Bali.

Berikut 8 fakta terkait kenaikan kasus Covid-19 yang mulai terjadi di beberapa provinsi di luar wilayah Jawa-Bali dihimpun Liputan6.com:

Kasus Covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan selama lima minggu terakhir. Kenaikan kasus pun mulai terjadi di beberapa provinsi di luar wilayah Jawa-Bali.

Meningkatnya kasus Covid-19 dikhawatirkan turut meningkatkan angka keterisian tempat tidur atau bed cccupancy rate (BOR) serta angka kematian.

Oleh sebab, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat untuk waspada.

Menurut Wiku, kewaspadaan perlu diterapkan secara menyeluruh sebab data menunjukkan telah terjadi pergeseran tren kasus Covid-19 ke provinsi luar Jawa-Bali.

"Perlu saya tekankan, saat ini kita perlu waspada secara menyeluruh sebab data menunjukkan telah terjadi pergeseran tren ke provinsi luar Jawa-Bali," ujar Wiku saat menyampaikan keterangan pers pada Selasa, 22 Februari 2022.

Menurut Wiku, salah satu upaya yang penting dilakukan adalah terus meningkatkan pencegahan penularan hingga level terkecil. Ini dapat dilakukan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro melalui posko desa/kelurahan.

"Sayangnya, baik pembentukan maupun kinerjanya saat ini terus menurun. Padahal, masih terdapat 53.549 desa/kelurahan atau 60 persen dari total yang belum membentuk posko," ucap dia.

“Pembentukan posko baru minggu ini hanya bertambah 25 posko. Jauh lebih rendah daripada penambahan sebelumnya," sambung Wiku.

Saat ini, kinerja posko yang terlaporkan jumlahnya terus menurun. Di beberapa minggu terakhir hanya ada sekitar 1 juta laporan kinerja posko. Padahal, kinerja posko pada gelombang Delta sempat mencapai 5,5 juta laporan.

"Melihat hal ini, sangat dimohon seluruh pimpinan daerah, kepada bupati/walikota terutama pada provinsi luar Jawa-Bali kembali menggalakkan pembentukan dan kinerja posko di daerahnya," kata Wiku.

Pemerintah daerah juga perlu kembali menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM-nya. Utamakan kegiatan untuk menekan kenaikan kasus daripada sekadar imbauan.

Hal yang dapat dilakukan di antaranya pembubaran kerumunan, penegakan disiplin protokol kesehatan, serta pelacakan kontak erat. Lalu, penanganan cepat pasien positif serta pemantauan warga isolasi mandiri di rumah.

"Upaya-upaya ini dirasa jauh lebih efektif dengan koordinasi posko daerah," terang dia.

Disamping itu, Wiku juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan obat. Baik di apotek maupun telemedisin.

"Juga, progres vaksinasi harus menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Jawa-Bali, mengingat masih ada yang belum mencapai target baik vaksinasi pertama, kedua, maupun booster-nya.”

"Saya harap dapat terjadi perbaikan jumlah laporan kinerja posko dan pembentukan posko baru dalam 2 minggu ke depan," jelas Wiku.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante S Harbuwono menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan karakteristik dari varian baru Omicron guna menekan transmisi lokal yang terjadi di luar Pulau Jawa-Bali.

"Kita terus melakukan analisis epidemiologis berdasarkan atas kasus yang ada. Kasus yang ada ini, kita identifikasi berdasarkan atas wilayah aglomerasi," kata Dante dalam Talkshow Antisipasi Lonjakan Kasus Omicron di Luar Jawa-Bali yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu 23 Februari 2022.

Menanggapi beberapa daerah diprediksi mencapai puncak Omicron pada pekan ketiga bulan Februari, Dante menuturkan pemerintah akan terus melakukan kajian dan analisis kondisi Covid-19 di Tanah Air.

Analisis dilakukan dengan menjadikan ilmu pengetahuan epidemiologi juga data-data penunjang terkait sebagai basis. Dalam hal ini, pemerintah kemudian membagi wilayah Indonesia berdasarkan wilayah di Pulau Jawa-Bali dan wilayah di luar Pulau Jawa-Bali.

Menurut Dante, pembagian wilayah itu juga digunakan sebagai peta pemerintah melihat persebaran transmisi Omicron di berbagai daerah. Sebab, transmisi lokal mulai mengalami pergeseran tren di luar Jawa-Bali.

Sebelumnya, persebaran Omicron sebesar 90 persen berada di daerah Jawa-Bali dan sekitar 72 persen transmisi lokal terjadi di wilayah itu. Namun, kini tren kasus penularan lokal di luar Jawa-Bali sudah mencapai 28 persen.

"Transmisi lokal ini kemudian berkembang ke daerah-daerah lain termasuk daerah di luar Jawa dan Bali. Bukan tidak mungkin ketika nanti di kasus Jawa dan Bali ini sudah mulai menurun, maka transmisi lokal justru akan terjadi di daerah di luar Jawa dan Bali," ucap Dante.

Daerah-daerah tersebut juga dibagi karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang membutuhkan transmisi penduduk antar pulau untuk melakukan mobilitas dan penyebaran penduduk.

Selain pengamatan kondisi wilayah berbasis ilmu epidemiologi, Dante mengaku pemerintah juga terus menggencarkan edukasi mengenai protokol kesehatan yang berkesinambungan di dalam masyarakat agar seluruh pihak terus bersikap waspada.

Sementara untuk menurunkan dampak keparahan yang timbul akibat Omicron, pemerintah terus memperluas sebaran vaksinasi Covid-19 dan ketat dalam mengatur dan mengawasi isolasi mandiri ataupun terpusat yang masyarakat jalankan.

"Dengan begitu, kita bisa melakukan penanganan Omicron ini secara proporsional berdasarkan atas karakteristik yang dimiliki oleh Omicron ini secara umum," jelas Dante.

Sebelumnya, proporsi kasus nasional sangat didominasi provinsi-provinsi di Jawa-Bali dengan persentase 95,34 persen. Namun, angka ini semakin menurun dan kontribusi dari provinsi luar Jawa Bali meningkat dari 3-4 persen hingga mencapai 24 persen dari total kasus nasional. Kenaikannya pun lebih cepat dan signifikan.

Januari lalu, kasus mingguan di luar Jawa-Bali berkisar 600 kasus, sekarang angkanya meningkat tajam menjadi 95 ribu kasus. Bahkan, kenaikan kasus dari 10 provinsi luar Jawa-Bali naik 100-300 kali lipat. Angka ini sangat tinggi jika dibandingkan pada awal Januari lalu yang berkisar 40 kasus.

Dari perbandingan data akhir Januari 2022 dengan beberapa pekan terakhir, Sumatera Utara mengalami kenaikan kasus mingguan tertinggi dengan penambahan sebesar 12 ribu kasus dalam 1 minggu. Disusul Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur yang bertambah 10 ribu kasus, Sumatera Selatan 6.600 kasus, Sulawesi Utara 5.800, Lampung 5.500, Papua 4.400, Riau dan Kalimantan Selatan 4.200 kasus, serta Sumatera Barat 3.400 kasus.

Meskipun tidak setinggi pada masa dominasi Delta, tapi angka BOR dan kematian juga ikut naik. Angka kematian pada 9 dari 10 provinsi tersebut meningkat hingga 29 kali lipat kecuali Papua.

Padahal, sebelumnya provinsi-provinsi tersebut hampir tidak mencatatkan angka kematian atau sangat minim sekitar 1-5 kematian dalam 1 minggu.

Saat ini, Kalimantan Selatan dengan kenaikan angka kematian tertinggi yaitu 29 orang meninggal dalam 1 minggu, diikuti Sulawesi Selatan 27 kematian, Sumatera Selatan 26 kematian, Lampung 25 kematian, dan Kalimantan Timur 19 kematian.

Sementara dari sisi BOR Isolasi RS rujukan, 10 provinsi mengalami tren kenaikan. Di akhir Januari lalu, BOR di 10 Provinsi ini berkisar 2-5 persen, tapi saat ini menjadi 20-40 persen. Dari data per 20 Februari 2022, BOR pada 7 dari 10 provinsi ini sudah melebihi 30 persen.

Bahkan, di Sumatera Selatan sudah mencapai 45 persen. Disusul Sulawesi Utara 38 persen, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara 35 persen, Lampung 33 persen, Kalimantan Timur 33 persen, serta Kalimantan Selatan 31 persen. Hanya Papua yang BOR-nya masih rendah, yaitu 19 persen.

(Elsa Usmiati)