Pemerintah Daerah Didorong Aktifkan Posko Desa Kelurahan untuk Tangani COVID-19 dari Level Terkecil

Liputan6.com, Jakarta Angka kasus yang terus meningkat menjadi alasan pemerintah mendesak penyesuaian strategi pengendalian COVID-19.

Jika pada 3 minggu ke belakang penanganan difokuskan di Provinsi Jawa-Bali, maka saat ini perlu juga memantau perkembangan dan mengevaluasi penanganan COVID-19 di Provinsi luar Jawa-Bali.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito.

"Seperti yang saya pernah sampaikan, setiap terjadi kenaikan kasus di Jawa-Bali maka dalam 2-3 minggu setelahnya akan disusul peningkatan di luar Jawa-Bali pula," ujar Wiku.

Salah satu upaya yang penting dilakukan adalah terus meningkatkan pencegahan penularan hingga level terkecil. Ini dapat dilakukan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro melalui posko desa/kelurahan.

“Sayangnya, baik pembentukan maupun kinerjanya saat ini terus menurun. Padahal, masih terdapat 53.549 desa/kelurahan atau 60 persen dari total yang belum membentuk posko.”

“Pembentukan posko baru minggu ini hanya bertambah 25 posko. Jauh lebih rendah daripada penambahan sebelumnya," kata Wiku.

Simak Video Berikut Ini

Saat ini, kinerja posko yang terlaporkan jumlahnya terus menurun. Di beberapa minggu terakhir hanya ada sekitar 1 juta laporan kinerja posko.

Padahal, kinerja posko pada gelombang Delta sempat mencapai 5,5 juta laporan.

“Melihat hal ini, sangat dimohon seluruh pimpinan daerah, kepada bupati/walikota terutama pada provinsi luar Jawa-Bali kembali menggalakkan pembentukan dan kinerja posko di daerahnya,” kata Wiku.

Pemerintah daerah juga perlu kembali menegakkan protokol kesehatan sesuai dengan level PPKM-nya. Utamakan kegiatan untuk menekan kenaikan kasus daripada sekadar imbauan.

Hal yang dapat dilakukan di antaranya pembubaran kerumunan, penegakan disiplin protokol kesehatan, serta pelacakan kontak erat. Lalu, penanganan cepat pasien positif serta pemantauan warga isolasi mandiri di rumah.

“Upaya-upaya ini dirasa jauh lebih efektif dengan koordinasi posko daerah.”

Disamping itu, Wiku juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan obat. Baik di apotek maupun telemedisin.

“Juga, progres vaksinasi harus menjadi perhatian pemerintah daerah Provinsi Jawa-Bali, mengingat masih ada yang belum mencapai target baik vaksinasi pertama, kedua, maupun booster-nya.”

"Saya harap dapat terjadi perbaikan jumlah laporan kinerja posko dan pembentukan posko baru dalam 2 minggu ke depan," kata Wiku.