LGP: 3 Ketum Parpol Wacanakan Penundaan Pemilu 2024 karena Elektabilitas Rendah

Liputan6.com, Jakarta - Potensi turbulensi politik diprediksi akan terjadi apabila wacana penundaan Pemilu 2024 benar-benar menjadi kenyataan. Tiga pernyataan ketua umum partai politik, mulai dari PKB, PAN dan Golkar dinilai mencoba menguatkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Tapi, jika itu terjadi, kekecewaan juga akan datang dari basis pendukung tiga partai itu. "Ketiga ketua umum partai tersebut dengan usulan penundaan pemilu tersebut justru dapat membuat kecewa oleh para basis konstituennya," kata Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan atau LGP, Mochtar Mohamad menanggapi, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Kamis (3/3/2022) malam WIB.

Mochtar menduga, wacana menunda juga bisa dikarenakan elektabilitasi ketiganya yang kecil berkaca dari temuan hasil survei. Teranyar, suvei dari SMRC yang dipublikasi 28 Februari 2022 menempatkan ketiganya pada angka responden nol koma.

"Tiga sosok tersebut yakni Airlangga Hartarto (Golkar) dengan elektabilitas 0,6 persen, Muhaimin Iskandar (PKB) dengan elektabilitas 0,2 persen, serta Zulkifli Hasan (PAN) dengan prosentase elektabilitas tidak terbaca. Survei ini pertanda sulit ketiga ketua umum tersebut tingkat elektabilitasnya masih rendah," ungkap Mochtar.

Mochtar mewanti, bila pernyataan penundaan Pemilu 2024 terus didengungkan dan para elite parpol juga kerap mengeluarkan kebijakan tidak sejalan dengan demokrasi, konstitusi dan aspirasi rakyat, maka bukan tidak mungkin parpol besar akan kehilangan suara.

"Partai yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 bisa terancam tidak lolos Parlementary Thereshold empat persen dan mungkin dapat disalip oleh partai non parlemen di 2019," tuturnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua DPR yang juga Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, saat ini pemulihan ekonomi masih berjalan akibat pandemi Covid-19. Apabila Pemilu dan Pilpres digelar pada 14 Februari 2024, dikhawatirkan menghambat pemulihan ekonomi.

"Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2022.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas). Menurutnya, PAN setuju terhadap usulan penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Tingginya hasil survei kepuasan Presiden Joko Widodo jadi salah satu alasan PAN setuju pemilu diundur.

"Memang survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah, Pak Jokowi ini tinggi sekali. Artinya, Presiden Jokowi dinilai oleh masyarakat yang terbaik saat ini," kata Zulhas di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat 25 Februari 2022.

Ia memuji tingginya hasil survei kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi yang mencapai lebih dari 70 persen. Menurutnya hasil survei tersebut berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi saat dunia dihadapkan ancaman pandemi covid-19 dan tantangan ekonomi global.

"(Kepuasan kinerja Presiden Jokowi) Lebih dari 70 persen, tepatnya 73 persen lebih. Kepuasannya ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di belahan dunia terhadap survei yang dilakukan oleh lembaga tertentu kemarin kepuasannya sampai 73 persen," ujarnya.

Begitu pun Airlangga. Meski tidak setegas Muhaimin dan Zulkifli, namun sebagai ketua umum partai, adanya aspirasi penundaan harus diserap sebagai suara rakyat yang harus diserap.

"Itu aspirasi masyarakat kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat," kata Airlangga saat diminta tanggapan terkait dalam sesi tanya jawab dengan para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Kabupaten Siak Riau, Kamis 24 Februari 2022.