Politikus PDIP Minta Effendi Simbolon Tak Ulangi Bikin Pernyataan Menghina TNI

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Erwin Moeslimin Singajuru menasehati rekan separtainya, Effendi Simbolon. Hal itu disampaikan usai anggota Komisi I DPR itu meminta maaf terkait penyataannya yang kontroversial tentang TNI gerombolan. 

“Okelah dia minta maaf, tentu dimaafkan karena bangsa ini bangsa pemaaf dan dalam Islam salah satu ciri-ciri orang taqwa itu memaafkan kesalahan orang lain. Dia juga jangan mengulangi (bikin kesalahan),” pesan Erwin saat dihubungi, Kamis (15/9/2022).

Menurut Erwin, Effendi Simbolon sadar dan mengakui dengan cepat kesalahannya dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Jika tidak, eskalasi kemarahaan dan kemurkaan prajurit TNI akan semakin tinggi dan tidak lagi melihatnya sebagai anggota Komisi I DPR. Sebab, pernyataan Effendi Simbol kepada TNI AD sangat tidak tepat dan terkesan provokasi.

“Gerombolan itu kata yang sangat tidak tepat, banyak bahasa yang menjunjung tinggi etika, kemukakan secara beradab, jangan terkesan seperti orang tidak terdidik apalagi terkesan provokator. Justru berbahaya bagi kesatuan bangsa,” jelas Erwin.

Erwin meyakini, pernyataan Effendi Simbolon sangat sensitif dan dapat melukai perasaan prajurit TNI. Menurut Erwin, jangan karena sebagai wakil rakyat, Effendi Simbolon seenaknya menyampaikan pendapat, apalagai di forum terbuka, seperti yang disampaikan dalam rapat di DPR.

“Itu sensitif. DPR itu kita tahulah punya hak imunitas, istilahnya kebal hukum. Tapi bukan bicara seenaknya dan itu melanggar prinsip moral dalam berkata, menyampaikan pendapat pakailah kosa kata yang baik, apalagi anggota dewan terhormat kalau punya niat baik sampaikan dengan cara-cara baik dan terhormat, kan begitu,” wanti dia. 

Erwin menegaskan, Effendi Simbolon seharusnya memberikan contoh teladan bagi anggota DPR lainnya. Dia harus menyampaikan pendapat dengan cara-cara terhormat. 

Lebih lanjut, Erwin meminta seluruh anggota DPR melakukan introspeksi diri dan bejalar kesalahan dari Effendi Simbolon dalam menyampaikan pendapat. 

Meski memiliki hak imunitas dan hak konstitusional, Wakil Rakyat tidak boleh berbicara asal bunyi. Mengacu pada TAP MPR RI nomor VI/2021 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai salah satu pedomannya.

“Kita juga harus mencerminkan ahlak yang baik, kan gitu. Katanya mau revoluai memtal? Revolusi mental itu kan revolusi ahlak,” kata Erwin menandasi.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas. 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku, tak ada niat satu pun untuk tidak menghormati para prajurit TNI di Indonesia.

“Sejatinya, sejujurnya saya tidak pernah menstigma TNI gerombolan, tapi lebih kepada kalau tidak ada kepatuhan itu sepeti gerombolan,” kata Effendi saat konferensi pers Fraksi PDIP, Rabu (14/9/2022).

Kerena itu Effendi Simbolon pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh prajurit TNI hingga punawirawa

“Dari lubuk hari terdalam saya mohon maaf atas apapun perkataan saya yang menyingung, meyakiti, tidaknyaman di hati para prajurit. Dari mulai tamtama hingga perwira bahkan hingga sesepuh yang tidak nyaman,” kata dia

Effendi juga menyampaikan maaf pada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung ABdurachman hingga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait pernyataannya yang menuai protes.

“Sekali lagi saya mohon maaf, kepada seluruh prajurit baik yang bertugas maupun purna, juga pada Panglima TNI saya minta maaf, juga kepada KSAD saya mohon maaf, juga KSAL,” kata dia.

“Saya mencintai TNI sesuai tupoksi saya, mencintai TNI tidak dengan Kemudian mengurangi hormat kita,” pungkas dia.

Sebelumnya, Effendi dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait dugaan melanggar kode etik dengan menyebut TNI seperti gerombolan saat rapat Komisi I DPR RI beberapa waktu lalu. 

Selain dilaporkan, Effendi juga mendapat protes dari beberapa prajurit TNI. Adapun, rapat kerja antara Komisi I DPR dan Panglima TNI Jenderal Andika digelar pada 5 September 2022.

Rapat itu dihadiri panglima namun tidak dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. DPR kemudian memunculkan isu disharmoni di tubuh TNI, yang salah satunya, disampaikan Effendi Simbolon. Effendi mulanya meminta rapat Komisi I DPR saat itu digelar terbuka, termasuk soal isu-isu aktual.

"Tapi ada apa di TNI ini perlu, gitu. Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam, ya, kita hadirkan Kepala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, kepala staf, untuk membahas, kami banyak sekali ini temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan," kata Effendi 5 September 2022.

Dalam forum itu, politikus PDIP tersebut awalnya ingin mendapat penjelasan dari Andika tentang apa sebenarnya yang terjadi di tubuh TNI.

Pertanyaan itu terkait dengan temuannya soal insubordinary atau pembangkangan, disharmoni, serta ketidakpatuhan di internal institusi pertahanan negara tersebut.