Hemat Anggaran, Donald Trump Tawarkan 2 Juta Pegawai Federal Mundur

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah pimpinan Donald Trump menawarkan insentif keuangan kepada 2 juta pegawai federal penuh waktu untuk mengundurkan diri. Hal ini sebagai bagian dari rencana drastis untuk merampingkan pemerintahan AS.

Demikian mengutip dari USNews.com, Rabu (29/1/2025). "Program pengunduran diri yang ditangguhkan akan memungkinkan pegawai federal untuk tetap menerima gaji hingga 30 September, tetapi tanpa harus bekerja secara langsung dan kemungkinan tugas dikurangi atau dihilangkan sementara itu, menurut email yang dikirim ke pegawai federal, dan dilihat Reuters.

Email itu memberi waktu kepada pegawai federal hingga 6 Februari untuk memutuskan apakah akan ikut serta. Email itu menginstruksikan pegawai yang bermiant untuk membalas email dari akun pemerintah dan mengetik kata “mengundurkan diri”.

Penawaran itu mencakup pegawai sipil kecuali mereka yang berada di posisi terkait imigrasi dan keamanan nasional dan orang-orang yang bekerja untuk US Postal Service atau layanan pos AS.

Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini muncul saat Presiden AS Donald Trump telah memakai hari-hari pada awal jabatannya untuk merampingkan, membersihkan dan membangun kembali pemerintah federal AS agar sesuai prioritas politiknya.

Ada sekitar 2,3 juta pegawai sipil AS, tidak termasuk layanan pos. Badan-badan yang terkait dengan keamanan merupakan bagian terbesar dari tenaga kerja federal, tetapi ratusan ribu orang bekerja di seluruh negeri dalam pekerjaan yang mengawasi perawatan kesehatan veteran, memeriksa pertanian dan membayar tagihan pemerintah, di antara pekerjaan-pekerjaan lainnya.

Adapun persentase pegawai federal sebagai persentase dari seluruh tenaga kerja nonpertanian yang sekarang di bawah 2 persen, telah menurun selama beberapa dekade.

Email itu juga menyebutkan kalau pemerintah mengharapkan untuk melihat “tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel”.

“Sementara militer dan beberapa badan kemungkinan akan menambah jumlah stafnya, sebagian besar badan kemungkinan akan dikurangi melalui restrukturisasi dan PHK,” demikian disebutkan dalam email itu.

Dalam email itu juga menyebutkan peringatan mengenai pegawai federal tidak dapat dijamin akan mendapatkan pekerjaan mereka.

"Saat ini, kami tidak dapat memberi Anda jaminan penuh mengenai kepastian posisi atau badan Anda, tetapi jika posisi Anda dihilangkan, Anda akan diperlakukan dengan bermartabat," demikian disebutkan dalam email itu.

"Reformasi tenaga kerja federal akan menjadi signifikan."

Senator Demokrat Tim Kaine pada Selasa, 28 Januari 2025 menyebut usulan tersebut sebagai "tawaran palsu". Ia mengatakan Trump tidak memiliki kewenangan untuk menawarkannya dan karyawan mungkin tidak mendapatkan pembayaran yang dijanjikan.

Tidak jelas berapa banyak pekerja yang akan menerima tawaran tersebut dan apa dampaknya terhadap biaya pemerintah atau tingkat layanan.

NBC News mengutip seorang pejabat senior pemerintah yang memperkirakan 5%-10% dari tenaga kerja federal dapat berhenti, yang mengarah pada penghematan USD 100 miliar atau sekitar Rp 1.623 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.250), sebuah angka yang tidak dapat diverifikasi oleh Reuters.

Elon Musk, miliarder yang ditunjuk oleh Trump untuk mengawasi upaya pemotongan biaya pemerintah, awalnya bertujuan untuk memangkas pengeluaran USD 2 triliun dari anggaran federal USD 6,8 triliun. Sejak itu ia mengatakan kemungkinan besar jumlah pengeluaran yang akan dipotong lebih kecil.

Banyak pekerja federal diwakili oleh serikat pekerja dan memiliki perlindungan ketenagakerjaan yang signifikan. Memo itu mengatakan, pemerintah federal berencana memakai cuti dan klasifikasi ulang sejumlah besar status karyawan ke status sesuai keinginan yang memungkinkan pemberi kerja untuk memangkas staf tanpa pemberitahuan dan pembenaran sebelumnya.

Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui email.

Serikat Pekerja Perbendaharaan Nasional yang mewakili sekitar 150.000 pekerja federal memperingatkan anggotanya kalau email itu dirancang untuk membujuk dan menakuti agar mengundurkan diri. Serikat pekerja mendesak untuk tidak mengundurkan diri sebagai tanggapan.

Dalam email secara terpisah kepada lembaga-lembaga, kantor manajemen personalia Gedung Putih memberikan rincian lebih lanjut tentang program itu. Kantor manajemen personalia Gedung Putih mengatakan, pegawai federal yang ikut serta harus segera dipindahtugaskan dan diberhentikan tugasnya dan ditempatkan pada cuti administratif berbayar hingga akhir periode pengunduran diri yang ditangguhkan.

Donald Trump telah keluarkan arahan pada hari-hari pertamanya menjabat untuk restrukturisasi pemerintah dan memaksa pegawai federal kembali ke kantor.

Kepala lembaga federal diminta identifikasi pegawai yang sedang dalam masa percobaan atau yang telah bekerja kurang dari dua tahun. Donald Trump juga mengeluarkan pembekuan perekrutan pegawai federal, kecuali untuk pekerjaan militer, imigrasi, keamanan nasional dan keselamatan publik.