PDIP Pastikan Puan Maharani Akan Temui Demokrat Meski AHY Kritik Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPP PDIP Puan Maharani dipastikan akan bersilaturahmi dengan Partai Demokrat. Meskipun partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut kerap mengkritik pemerintah. Kritik tersebut bertubi-tubi datang dari SBY, AHY hingga Andi Arief yang menyerang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak akan mengganggu kunjungan mbak (Puan) untuk silaturahim, karena itu adalah tugas dari ketum Bu Mega," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada Puan untuk bersafari ke pimpinan partai politik untuk membangun suasana kondusif menjelang Pemilu 2024.

"Kami ingin membangun suasana yang kondusif menjelang Pemilu 2024, bukan memborbardir hoaks pernyataan yang mendiskreditkan antarpihak," katanya.

Maka itu, Puan selaku ketua DPP PDIP juga akan mengunjungi seluruh partai politik terutama yang berada di parlemen, termasuk Demokrat. 

"Semuanya akan kita kunjungi," kata Said.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi selama ini karena sukses membangun infrastruktur. Karena itu, menyerang Jokowi dengan isu ini adalah sebuah kesalahan alias blunder.

"Pembangunan infrastruktur menempati rangking pertama kepuasaan publik ke Jokowi. Jadi, AHY salah isu kalau serang Jokowi di bidang infrastruktur," kata Adi saat dihubungi, Jumat (23/9/2022). 

Dalam Rapimnas Partai Demokrat beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyindir kinerja pemerintahan Jokowi dalam membangun infrastruktur. 

AHY menyebut, kebanyakan infrastruktur telah dibangun lebih dulu oleh pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintahan Jokowi tinggal meresmikan atau seremoni gunting pita.

Adi menilai AHY sengaja menyerang Jokowi dengan mengklaim 70% hingga 80% proyek infrastruktur sudah dibangun di era SBY. Padahal, menurut Adi, sudah rahasia umum pemerintahan Jokowi sangat massif membangun infrastruktur.

"Dua periode Jokowi, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 kilometer di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dalam kurun waktu tujuh tahun. Pembangunan pada masa SBY sepanjang 189,2 KM jalan tol, baru rampung setelah 10 tahun," ujarnya.

Tidak hanya jalan tol, Jokowi juga membangun 29 bandara. Sedangkan SBY, 10 tahun menjabat hanya membangun 24 bandara. Di era Jokowi, sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu tujuh tahun pemerintahan.

Sebanyak 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Pada masa SBY, hanya mampu membangun 14 bendungan.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebut, pemerintah bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam membangun tak lepas dari dukungan rakyat. 

Dia mengatakan, kepemimpinan di negeri ini harus berkelanjutan. Apa yang sudah digagas pemerintah sebelumnya, dilanjutkan pemerintah selanjutnya. Ini sebuah kewajaran.

"Tentunya, kita semakin matang dalam berdemokrasi dan bernegara. Semua yang dikerjakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan buat tunjukan siapa paling hebat. Kecuali, memang yang dicari memang tepuk tangan, ya silakan saja," kata Faldo.

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka