Moeldoko Dinilai Sebagai Tokoh Militer Langka di Era Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat Politik, Agus Abdullah, merespons positif konsistensi Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam mendukung dan melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo di berbagai kebijakan yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat.

Ia pun mengungkapkan hadirnya KSP Moeldoko menciptakan suatu kolaborasi dan sinergi terkait pikiran-pikiran maupun langkah-langkah dari Presiden Jokowi yang terus mendorong untuk kemajuan Indonesia.

“Dengan hadirnya beliau (Moeldoko) cukup membantu tugas-tugas maupun kebijakan dari Pak Presiden sendiri, karena basic beliau kan militer yang sungguh tidak diragukan lagi dalam konteks pelaksanaan politik maupun persoalan bangsa terkait isu-isu yang bersifat sosial, politik atau masalah nilai-nilai kebangsaan yang berhubungan dengan tatanan kenegaraan,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Menurut Agus, Moeldoko adalah tokoh militer yang kekinian yang cukup langka di era kepemimpinan Presiden Jokowi.

“Beliau memahami betul suatu keadaan teritorial ini yang bersifat komprehensif umumnya, jadi langkah-langkah dalam menyelesaikan persoalan itu kan cenderung dalam pendekatan persuasif, maupun komunikasi yang terkait dengan satu sama lain,” ungkapnya.

“Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden ini, memang cukup concern isu-isu yang terkait kiranya ada tugas maupun ada perintah dari pak Presiden tersendiri,” tambanya.

Agus juga mengatakan KSP Moeldoko yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) berpotensi untuk maju di Pilpres 2024 dengan latar belakang militer yang dimilikinya.

“Kalau adanya peluang atau potensi untuk beliau dalam kontestasi mengikuti pemilu 2024 nanti Insya Allah, kenapa tidak ya.”

Menurut Agus, figur seperti Moeldoko dengan rekam jejak yang baik sangat dibutuhkan dengan kondisi geopolitik global saat ini, karena untuk mengimbangi langkah kolaborasi dan sinergi dalam kepemimpinan antara sipil dan militer.

“Apalagi beliau kan, katakanlah seorang mantan panglima TNI yang tentu paham ah dimana sisi yang harus beliau mengambil suatu keputusan, kebijakan maupun sifat mengurai suatu persoalan dalam pendekatan persuasif dan hubungan kebersamaan dengan kerakyatan,” pungkasnya.