Cak Imin Temui Jokowi di Istana, Laporkan Hasil Pertemuan Kader Utama PKB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin atau akrab disapa Cak Imin menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

oleh Liputan6.com diperbarui 31 Okt 2022, 12:10 WIB
Diterbitkan 31 Okt 2022, 12:10 WIB
Cak Imin Daftarkan PKB ke KPU
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan sambutan saat mendaftarkan partai politiknya sebagai calon peserta Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (8/8/2022). Pada hari kedelapan ini, KPU menerima pendaftaran empat partai politik di antaranya Partai Republiku Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin atau akrab disapa Cak Imin menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta.

Dia menuturkan, kehadirannya untuk melaporkan hasil pertemuan kader utama partainya yang berkumpul di Jakarta pada Minggu 30 Oktober 2022 kemarin.

"Hari ini DPP PKB, saya sebagai ketua umum beraudiensi dengan bapak Presiden Jokowi. Maksud audiensi ini melaporkan pertemuan seluruh kader utama PKB yang 3 hari di Jakarta kemarin, 5 ribu kader utama yg merupakan pengurus dan anggota legislatif maupun eksekutif berkumpul di Jakarta dan menyampaikan beberapa hasil dari pertemuan itu," kata Cak Imin di Istana Negara, Jakarta, (31/10/2022).

Pada pertemuan itu, PKB menitipkan sejumlah rekomendasi kepada Jokowi untuk dijadikan pertimbangan. Pertama, mengenai harga subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi motor dan angkutan umum agar diturunkan.

"Rekomendasi yang pertama, tentang subsidi BBM. Apakah memungkinkan kalau sepeda motor diturunkan sehingga mendapatkan subsidi, harga BBM menjadi turun untuk khusus sepeda motor dan angkutan umum. Tapi tadi masih dihitung lagi karena ternyata pemilik sepeda motor itu jumlahnya 70 juta," ucapnya.

Rekomendasi kedua mengenai pupuk. Cak Imin menilai, pupuk menjadi kegelisahan seluruh kader utama PKB di daerah. PKB memberi masukan agar pipik diprioritaskan untuk petani yang memiliki tanah setengah hektare.

"Tadi lagi dicari jalan keluar karena memang akibat perang itu produksi pupuk memang menurun di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. karena itu ya kami beri masukan untuk jadi pertimbangan bagaimana kalau pupuk itu diprioritaskan untuk orang hanya dengan tanah setengah hektar," kata dia.

"Subsidinya difokuskan kepada petani dengan pemilik tanah setengah hektare. Tapi tadi akan dikaji dan dilihat karena produksi global pupuk ini memang ada kendala perang, kendala krisis, dan pasokan gas dari Rusia maupun Ukraina," jelas Cak Imin.

 


PKB Beri Rekomendasi Generasi Muda

Selain itu, PKB memberi rekomendasi mengenai masa depan generasi muda atau milenial. Menurut Cak Imin, milenial harus diberi perhatian penuh dengan sejumlah kebijakan.

"Jadi kelompok milenial tahun 2030 sudah menua sehingga 7 tahun ini harus digenjot. Kami meminta kepada bapak presiden untuk memberikan 3 perhatian, yang pertama pengusaha muda. Pengusaha muda ini jumlahnya ga terlalu banyak makanya harus diberi kemudahan akses kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Ini supaya apa? Supaya mereka terpacu energinya tidak nanggung," ucapnya.

"Kedua diberi akses teknologi skill, terutama menyediakan teknologi induk yang bisa dijadikan ekspresi energi kaum muda. Ketiga, kaum muda ini memiliki kesempatan 7 tahun ini diberi beasiswa sebanyak-banyaknya, ke luar negeri maupun ke lembaga-lembaga strategis," sambungnya.

Lebih lanjut, PKB membahas soal listrik. Cak Imin merekomendasikan kepada Jokowi agar Subsidi listrik diprioritaskan kepada pengguna listrik miskin yaitu 450 VA.

 


Revisi Perpres

Selain itu, Cak Imin memohon untuk merevisi Peraturan Presiden nomor 33 yang berkaitan dengan penggunaan anggaran kerja DPRD. Dia ingin anggaran kerja DPRD diserahkan kepada kemampuan fiskal daerah.

"Kami juga memohon perpres baru merevisi perpres 33 di mana DPRD hendaknya penggunaan anggaran kerja DPRD berdasarkan realitas anggaran masing-masing kabupaten kota dan daearah. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan daerah," katanya.

"Yang mampu ya memberi kinerja yg sesuai dgn kemampuan anggaran, yang tidak mampu ya diperkecil. Jadi tidak diseragamkan. Hari ini diseragamkan sehingga yang mampu merasa tidak terfasilitasi dengan baik, yang memang daerah miskin ya ga ada masalah," tutupnya.

 

 

Reporter: Genantan Saputra/Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya