Heru Budi Bertolak ke Solo, Hadiri Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Liputan6.com, Jakarta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir di pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono, Sabtu (10/12/2022) di Solo, Jawa Tengah hari ini.

Hal tersebut diungkapkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto dalam acara Media Gathering Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) 9-10 Desember di Ancol, Jakarta Utara.

Uus hadir di Ancol mewakili Heru Budi yang pada Jumat, 9 Desember 2022 telah bertolak ke Solo. Pada kesempatan itu, Uus menyampaikan permintaan maaf mewakili Heru yang tak bisa hadir.

"Mengingat Pj yang semestinya hadir, ada acara yang tidak bisa ditinggalkan (pernikahan Kaesang) beliau mohon maaf sebesar-besarnya,” kata Uus pada Jumat 9 Oktober 2022 di Ancol, Jakarta Utara.

Heru saat ini diketahui masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres). Selain itu, Heru pernah dipercaya Jokowi sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDH dan KLN) kala Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2013.

Sebagai informasi, putra sulung Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan Erina Gudono menggelar akad nikah di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Sabtu (10/12/2022).

Prosesi akad nikah rencananya akan dimulai pukul 12.00 WIB. Kemudian akan disusul acara ngunduh mantu pada keesokan harinya, Minggu, 11 Desember 2022 di Solo.

Di sisi lain, Heru Budi mengubah Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1214 Tahun 2019 tentang Satuan Biaya Honorium Tenaga Ahli Non Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken Anies Baswedan.

Berdasarkan Kepgub Nomor 1214 Tahun 2019 yang diteken Anies Baswedan, tenaga ahli non-pegawai tim penyusun sambutan, pidato, makalah, dan kertas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur itu digaji Rp8,2 juta per bulan.

"Menetapkan satuan biaya honorium tenaga ahli non pegawai tim penyusun sambutan, pidato, makalah dan kertas kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sebesar Rp 8,2 juta per bulan," demikian bunyi Kepgub 1214 tahun 2019 poin pertama itu, dikutip Sabtu (10/12/2022).

Kepgub 1214 Tahun 2019 era Anies tersebut diubah Heru Budi dengan menerbitkan Kepgub baru Nomor 1155 tahun 2022 tentang Satuan Biaya Honorium Tenaga Non Pegawai Aparatur Sipil Negara Penunjang Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur.

"Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan gubernur/wakil gubernur maka diperlukan tenaga penunjang kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta," demikian bunyi Kepgub 1155 tahun 2022 itu.

Kendati demikian, pada Kepgub 1155 tahun 2022 yang diteken Heru Budi Hartono pada 28 November 2022 tersebut, terdapat perbedaan pada jenis tenaga dan besaran satuan honorium yang diberikan.

Heru menetapkan anggaran honorarium untuk tenaga analis kebijakan gubernur/wakil gubernur sebesar Rp19,65 juta per bulan.

Kemudian ada juga alokasi gaji untuk tenaga penunjang kegiatan gubernur/wakil gubernur senilai Rp9,4 juta per bulan. Dengan total keseluruhan adalah Rp29,05 juta.

"Biaya untuk pelaksanaan tugas tenaga non-pegawai ASN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD DKI) melalui dokumen pelaksanaan anggaran Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta," bunyi keputusan Heru.