Masuk Tahun Politik, Laksamana Yudo Diminta Kawal Netralitas TNI

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kepada Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengawal netralitas TNI selama tahun politik.

Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo, pun mendukung serta meyakini di bawah kepemimpinan Yudo, TNI akan tetap kuat bersama rakyat, serta mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

"Memasuki tahun politik 2023, kondusivitas bangsa akan kembali menghangat. TNI harus tetap menjaga netralitas, jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dengan menarik TNI dalam politik praktis," kata Bamsoet.

Selain faktor eksternal, kata Bamsoet, TNI juga harus senantiasa mewaspadai dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi di kawasan Laut Natuna Utara, yang tengah dihadapkan dalam situasi ketegangan di Laut Cina Selatan sehingga berpotensi menimbulkan berbagai konflik.

"Prinsipnya, tidak boleh ada sejengkal pun tanah, air, dan udara Indonesia yang diambil oleh pihak asing," ujarnya.

Mantan Ketua DPR RI itu mengingatkan pula eskalasi ketegangan yang terjadi di Taiwan dan semenanjung Korea, hingga konflik bersenjata di beberapa negara, seperti Yaman, Ethiopia, Afghanistan, Myanmar, termasuk Rusia dan Ukraina.

Selain itu, lanjut dia, bangsa Indonesia, khususnya TNI, juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang lebih kompleks, canggih, dan lebih rumit seiring dengan laju perkembangan zaman. Oleh karena itu, TNI perlu makin mewaspadai pula ancaman nirmiliter yang merusak ideologi negara.

"Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya bertumpu pada kekuatan fisik militer karena potensi ancaman akan hadir dalam berbagai aspek, baik ekonomi, sosial-budaya, politik-ideologi, maupun berbagai ancaman lainnya yang bersifat soft power," katanya.

Bamsoet menyebut tantangan lain yang dihadapi oleh Yudo ialah mendukung maju, tumbuh, dan berkembangnya industri pertahanan nasional yang dilakukan pelaku usaha swasta dalam negeri.

Sebagaimana ditegaskan Presiden Jokowi, katanya lagi, pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) harus diprioritaskan dari dalam negeri, baik melalui BUMN maupun dari pelaku usaha swasta nasional.

"Selain untuk memperkuat kedaulatan industri pertahanan dalam negeri, keterlibatan swasta dalam industri pertahanan juga bisa menjadi penopang perekonomian nasional. Sekaligus mengurangi beban pengeluaran negara dalam membangun jaringan pasokan komponen industri pertahanan," kata Bamsoet.

Sumber: Antara