Panglima TNI Beberkan Penyebab Lolosnya Praktik Ekspor Hasil Tambang Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap jajarannya di lapangan, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi jalur rawan praktik eksportasi hasil tambang ilegal.

"Nanti kita cek (kondisi di lapangan), karena saya yakin perbatasan sudah kita perketat di mana ini lolosnya (ekspor hasil tambang ilegal)," kata Yudo usai Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Lantas, Yudo menyinggung penyebab masalah yang dihadapi jajarannya di lapangan, dalam memberantas praktik eksportasi hasil tambang ilegal. Karena, kerap kali para eksportir tambang memiliki dokumen izin yang nyatanya ekspor tersebut dilarang.

"Ini kan kadang-kadang kalau memang aparat yang berwenang memberikan ada dokumen ekspornya ini yang sulitnya," tutur Yudo.

Namun saat ini, Yudo menegaskan sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memeriksa seluruh praktik ekspor hasil tambang agar produknya tidak barang mentah. Maka penjagaan di lapangan akan lebih mudah seperti menjaga dari ekspor kelapa sawit waktu dulu.

"Kalau yang dulu yang ekspor yang kelapa sawit waktu itu diperintahkan berhenti. Itu berhenti semua gak ada alasan mau ada suratnya atau nggak berhenti, perintah presiden," jelasnya.

"Jadi itu tentunya warning seperti ini akan kita cek di lapangan kalau mereka tentunya kalau ada surat. Ya nanti dulu jangan berangkat dulu, kita koordinasikan lagi. Perintah presiden seperti ini ya," terangnya.

Dengan aturan larangan barang tambang mentah, Yudo menyampaikan kedepan akan memperketat perbatasan yang kerap menjadi jalur ekspor ilegal tambang. Dimulai dari pengecekan hilir atau dari darat hingga nanti ke masuk ke laut untuk proses pengiriman.

"Tentunya dari daratan dulu dicek dulu apabila ada penguatan kapal dicek dulu, surat-surat dokumennya, kalau sampai lolos dicegat di laut, dan diperiksa surat-suratnya. Aturannya kan nggak boleh (mentah), kalo nggak boleh jangan sampai berangkat mereka kalau aturannya demikian. Semua kan dimulai pasti dari darat kan tambangnya dari darat ini," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI dan Polri ikut memberantas praktik eksportasi hasil tambang ilegal. Karena jika praktik itu masih berlangsung akan mengganggu proses industrialisasi akan terganggu.

“Kalau ekspor Ilegal misalnya, timah itu masih berjalan. Bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena itu. Proses industrialisasi menjadi terganggu, dan tugas TNI dan Polri ada di situ," ujar Jokowi, Rabu (8/2/2023).

Sehingga untuk keamanan di perairan Indonesia, Jokowi yakin TNI AL dan Polair sudah paham atas apa yang harus dilakukan.

"Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya dan saya kira sudah mengerti lah apa yang harus dilakukan, tanpa harus saya jelaskan detail semuanya," tutur Jokowi.