Food Station Tjipinang Jaya Berubah Bentuk Hukum Jadi Perseroda, Ini Harapan DPRD Jakarta

Liputan6.com, Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya kini berubah bentuk hukumnya dari perseroan terbatas menjadi perseroan daerah (Perseroda). Dengan perubahan bentuk hukum tersebut, Food Station diminta mampu memperkuat ketahanan pangan hingga terjadinya stabilitas harga di Jakarta.

Keputusan perubahan bentuk hukum ini, berdasarkan hasil tindak lanjut Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta atas usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2014.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi berharap ada peningkatan kinerja pasca berubahnya bentuk hukum PT Food Station Tjipinang Jaya menjadi Perseroda. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu didorong lebih responsif turun tangan ketika terjadi gejolak harga kebutuhan pokok di pasaran.

"Kami berharap nantinya PT Food Station Tjipinang Jaya mestinya kalau terjadi gejolak harga pangan, jangan berdiam diri. Kita berharap PT Food Station Tjipinang Jaya lebih tanggap," kata Rasyidi dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (1/3/2023).

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi B DPRD DKI Anthony Winza Probowo. Dia ingin PT Food Station Tjipinang Jaya memahami betul tugas dam tujuan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroda.

"Perumda itu diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan bahan atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat. Jadi orientasinya lebih ke hajat hidup masyarakat," kata Anthony.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa hampir semua negara di dunia saat ini mengalami krisis pangan, dimana harga bahan pangan naik drastis. Namun, Jokowi mengklaim kondisi ini tidak dirasakan oleh Indonesia.

"Kita tahu sekarang ini yang namanya krisis pangan melanda hampir semua negara. Artinya, ada kenaikan harga bahan pangan yang luar biasa tingginya," kata Jokowi saat meresmikan Pabrik NPK PT. Pupuk Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (10/2/2023).

"Kita di sini tidak merasakan. Alhamdulillah, kita di sini tidak merasakan," sambungnya.

Dia menyebut harga kebutuhan pokok di Batuphat Timur, Kota Lhokseumawe cenderung stabil. Harga bawang merah, beras, hingga minyak goreng di Lhokseumawe cenderung baik, bahkan ada yang lebih murah dari daerah lain.

"Tadi saya cek ke pasar di Lhoksumawe harga-harga stabil baik, saya lihat bawang merah baik. Di tempat lain ada yang harganya Rp20.000 lebih mahal dari sini, tapi di sini baik stabil. Beras baik, minyak saya lihat juga minyak goreng juga baik," jelasnya.

Kendati begitu, Jokowi tetap mengingatkan hampir semua negara mengalami kenaikan harga pangan yang sangat drastis. Hal ini disebabkan perubahan iklim dan masalah pupuk akibat perang di Ukraina.

"Karena produsen pupuk Rusia, produsen pupuk Ukraina itu sangat gede sekali dan itu mengguncangkan sisi pertanian hampir semua negara. Produksi produksivitas menjadi turun, akhirnya outputnya berkurang, harga menjadi naik," ujar Jokowi.

Disisi lain, Jokowi menyinggung soal keberadaan dua pabrik pupuk di Aceh yang berhenti beroperasi sejak 2005 karena masalah gas. Kedua pabrik itu yakni, PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) dan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Jokowi heran dua aset besar ini didiamkan begitu saja selama berpuluh-puluh tahun. Dia sempat bertanya-tanya apakah Indonesia tak bisa melakukan impor gas agar pabrik pupuk tetap berjalan.

"Problemnya gas. Apakah kita kalau enggak cukup gas kita dari dalam negeri, apakah enggak bisa kita impor agar pabriknya ini jalan. Saya enggak tau, berpuluh tahun, bertahun-tahun kita diamkan aja aset sebesar ini," tutur Jokowi.

Dia pun menugaskan Menteri BUMN Erick Thohir untuk mencari cara agar pabrik pupuk di Aceh bisa beroperasi kembali. Saat ini, kata Jokowi, baru PT Pupuk Iskandar Muda yang berhasil berproduksi kembali.

"PT AAF masih ada banyak masalah yang harus dilihat dan dihitung. Jalan dulu, satu enggak apa-apa. PIM 1, PIM 2 jalanin, kebutuhan gas dicarikan. Ini kebutuhan dasar yg kita inginkan kok dibiarin saja," pungkas Jokowi.

Menurut dia, nilai investasi PT PIM ini mencapai Rp1,7 triliun. Keberadaan PT PIM 1 dan PIM 2 ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah pupuk yang kerap dikeluhkan petani.