5 Pesan Panglima TNI Laksamana Yudo untuk Polisi Militer

Liputan6.com, Jakarta Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi POM TNI Tahun Anggaran 2023 digelar di seluruh wilayah Indonesia. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pun memberikan lima pesan untuk jajaran Polisi Militer yang akan melaksanakan operasi tersebut.

“Beberapa penekanan yang perlu saya sampaikan kepada seluruh prajurit TNI, khususnya jajaran Polisi Militer TNI untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas,” tutur Yudo di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023).

Yudo mengatakan, yang pertama bahwa seluruh prajurit Polisi Militer harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berpegang teguh dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai landasan dalam menjalankan tugas.

“Kedua, Polisi Militer harus menjadi contoh terbaik dari ketaatan terhadap hukum dan menjadi model serta sosok terbaik dari disiplin seorang prajurit. Kehadiran dari prajurit Polisi Militer TNI bukan untuk ditakuti, tetapi justru diinginkan dan dicari,” jelas dia.

Kemudian yang ketiga, Polisi Militer harus menguasai secara menyeluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta prosedur pelaksanaan operasi dengan fokus terhadap sasaran yang akan dicapai.

Keempat, Panglima TNI meminta seluruh jajaran harus menguasai dan manfaatkan perkembangan teknologi dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas.

“Kelima, jaga nama baik TNI dan perkuat sinergitas serta soliditas dengan aparat penegak hukum lainnya demi suksesnya penyelenggaraan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi ini,” Yudo menandaskan.

Sebelumnya, Yudo meminta seluruh prajuritnya agar netral dan bisa menjaga diri sehingga tidak terseret arus polarisasi politik. Hal ini menyikapi riuhnya Pemilu 2024 sudah mulai tampak ke permukaan.

"Perlu diwaspadai munculnya politik identitas di masyarakat. Dalam menyikapi situasi ini, seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik," kata dia di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (8/3/2023).

Yudo menyatakan, Polisi Militer pun dituntut untuk mampu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap upaya-upaya yang tidak selaras dengan netralitas TNI. Seperti penggunaan atribut partai oleh prajurit, hingga fasilitas dinas oleh pihak yang tidak berhak.

“Demikian juga dengan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial, telah menimbulkan dampak negatif berupa beredarnya hoaks dan informasi yang belum jelas kebenarannya,” jelas dia.

Menurut Yudo, media sosial banyak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbagai macam tujuan dan kepentingan, antara lain pemanfaatan isu SARA untuk provokasi, doktrin radikal, ujaran kebencian, kampanye hitam, penipuan online dan lainnya. Sehingga, di tahun politik atau jelang pemilu semua pihak diminta menahan diri.

“Hal ini menuntut prajurit Polisi Militer TNI untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, dalam rangka mencegah dan menindak upaya kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang dapat menimbulkan citra negatif terhadap TNI,” Yudo menandaskan.