Pemerintah Ingin Hentikan Peredaran Pakaian Bekas Impor, Adian: Perlu Dievaluasi Lagi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menekankan bisnis pakaian bekas impor bukan hanya merugikan para pelaku UMKM dalam negeri, namun juga masyarakat salah satunya bisa terkena penyakit. Karena itu akan dihentikan peredaran pakaian bekas.

Anggota DPR RI Adian Napitupulu angkat bicara mengenai hal ini. menurut dia, yang harus dievaluasi adalah kinerja Menteri Perdagangan dan Menteri UMKM yang bisa memaksimalkan perannya. Bukan mematikan bisnis masyarakat yang menjual peredaran pakaian bekas.

"Memaksimalkan peran. Misalnya, peran Menteri Perdagangan, memaksimalkan peran Menteri UMKM. Peran mereka saja yang dievaluasi," kata Adian di Jakarta, seperti dikutip Jumat (17/3/2023).

Dia pun mengungkapkan, salah satu penggemar baju bekas, di mana dirinya membeli di Gedebage. Sehingga, dirinya merasa heran pemerintah melarang pakaian bekas impor tersebut persaingan dagang pasar lokal.

"Kalau misalnya ada masalah pajak, ya tagih paja aja. Justru di sisi lain jangan-jangan yang mengimbangi impor pakaian China itu thrifting. Orang dimana-mana kita lihat made in China, made in China," sindir Adian.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan bisnis pakaian bekas impor bukan hanya merugikan para pelaku UMKM dalam negeri, namun juga masyarakat. Dampaknya, bisa terkena penyakit akibat pakaian bekas impor.

"Bukan soal usaha tidak usaha, ini kan bawa penyakit. Kalau orang pakai jamuran gimana? Nular dari daerah mana, daerah mana, penyakitan kan enggak bagus," jelas pria yang akrab disapa Zulhas ini kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 15 Maret 2023.

Dia mengaku ada kesulitan untuk menindak pelaku bisnis pakaian bekas impor. Pasalnya, banyak jalan tikus dan celah yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis thrifting ini.

Oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan akan melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga lain untuk menelusuri masuknya bisnis pakaian bekas impor. Zulhas juga mempersilahkan melaporkan apabila mengetahui soal praktik penjualan pakaian bekas.

"Kita ini memang kelemahannya ada jalan tikusnya banyak, perlu kerja sama dengan Satgas agar bisa dideteksi. Cuma yang penting itu laporan dari masyarakat," tututnya.

Dia juga akan menindak tegas pusat penjualan pakaian bekas atau thrifting, salah satunya, yang ada di Pasar Senan Jakarta. Namun, kata Zulhas, pemerintah membutuhkan data untuk menindak.

"Saya tidak tahu, kasih aja datanya. Ya kan kita perlu bukti untuk menindak lanjuti," jelas Ketua Umum PAN itu.

Selain itu, Zulhas akan memusnahkan bisnis pakaian bekas impor senilai Rp10 miliar di Mojokerto, Jawa Timur. Dia juga akan memusnahkan bisnis pakaian bekas impor di daerah lain yang nilainya lebih besar dari Rp10 miliar.

"Saya tanggal 17 (Maret) akan musnahkan di Riau Pekanbaru. Itu banyak sekali ada 900-an bal mau kita bakar. Tanggal 21 (Maret) saya musnahkan di Mojokerto itu sampai Rp10 miliar. Pekanbaru lebih besar lagi," tutur Zulhas.