Anies Baswedan Sebut Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi, MPR: Amandemen UUD 1945 Tak Ada Lagi

Liputan6.com, Jakarta Bakal calon presiden yang didukung oleh tiga partai NasDem, Demokrat, dan PKS untuk maju di Pemilu 2024, Anies Baswedan mengatakan ada menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi.

Menanggapi Hal itu, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyebut kewenangan untuk merubah konstitusi berada di MPR RI, bukan di Menko. Dan dia mengaku, pintu untuk merubah konstitusi sudah ditutup pada periode saat ini.

"Saya pikir itu hanya sekedar isu saja. Karena mengubah konsitusi itu bukan wilayahnya Menko. Itu wilayahnya MPR, dan sampai hari ini tidak ada, di amandemen sudah ditutup. Amandemen undang-undang udah enggak ada lagi, pintunya udah ditutup di MPR periode ini," kata Jazilul, saat dikonfirmasi, Jumat (17/3/2023).

Lebih lanjut, dia pun menilai apa yang disampaikan Anies Baswedan itu hanya berupa tuduhan yang tidak mendasar.

"Maka apa yang disebutkan oleh pak Anies sekedar tuduhan aja," tegas Wakil Ketua Umum PKB itu.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengungkapkan ada menteri koordinator (Menko) yang ingin mengubah konstitusi Indonesia. Bahkan, pernyataan tersebut disampaikan secara terang-terangan.

Hal ini disampaikan Anies dalam acara 'Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Tokoh KAHMI' yang digelar KAHMI Jaya di Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023) malam.

"Kok, ada orang yang berada dalam posisi kunci, Menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung," kata Anies.

Dia pun mengaku tak bisa membayangkan petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Dia menilai bila ada pendapat kontroversial seperti demikian, seharusnya diutarakan di ruang tertutup.

Anies menilai kondisi seperti ini bukan menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia yang alami penurunan. Baginya, kondisi ini terjadi ketika orang yang tidak punya komitmen terhadap demokrasi makin berani mengutarakan pikirannya secara terbuka.

"Ini bukan menurun kualitas demokrasi, tapi orang yang tidak komit pada demokrasi makin berani ungkapkan pikirannya terbuka," ujar Anies.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Sadarestuwati menilai pernyataan Anies Baswedan yang menyebut ada menko ingin mengubah konstitusi negara sangat mengada-ada.

Dia menilai, seharusnya Anies sebagai mantan menteri paham bagaimana mekanisme dan siapa yang berhak untuk mengubah konstitusi.

"Itu sih mengada-ada. Memangnya menko bisa mengubah konstisusi? Harusnya seorang mantan menteri, mantan gubernur tahu mekanisme perubahan konstitusi," kata Sadarestuwati, saat dihubungi merdeka.com, Jumat (17/3/2023).

Dia pun meminta agar Anies Baswedan tidak membuat kegaduhan yang hanya menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Terlebih dengan pernyataan itu.

"Jangan membuat kegaduhan yang bisa membingungkan masyarakat," tegas Sadarestuwati.