Survei Indikator Politik Indonesia: Masyarakat Masih Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Indikator Politik Indonesia menyoroti kepuasan masyarakat akan kinerja presiden Joko Widodo dalam survei terbarunya. Disebutkan, masyarakat masih puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

"Masyarakat cenderung masih puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, 73,1 persen. Kemudian ada 26 persen yang enggak puas," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam paparanya secara virtual, Minggu (26/3/2023).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sebanyak 26 persen masyarakat tidak puas karena kebutuhan pokok yang meningkat. Namun, jika dibandingkan dengan Februari 2023, ketidakpuasan warga terkait harga bahan pokok ini cenderung menurun.

Sementara itu, alasan utama 73 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Jokowi adalah karena adanya bantuan kepada rakyat kecil.

"Dulu sebelum Covid-19, itu mahkota atau primadona kebijakan Presiden Jokowi itu infrastruktur. Umumnya kalau ditanya, 'apa yang membuat mereka puas?' Itu infrastruktur. Sekarang bukan lagi infrastruktur, terutama setelah pandemi 2-3 tahun terakhir. Alasan yang membuat mereka puas adalah bantuan kepada rakyat kecil," kata dia.

Kendati demikian, Burhanuddin menyoroti tren kepuasan terhadap Jokowi ini sebenarnya menurun. Sebab, pada Februari 2023, kepuasan masyarakat terhadap Jokowi ada di angka 74 persen.

Akan tetapi, kepuasan terhadap kinerja Jokowi masih ada di atas angka 70 persen.

"Meski 73 persen masyarakat yang puas di bulan Maret, tapi trennya sedikit turun. Di bulan Februari 74 persen. Mungkin (karena) mulai naiknya beberapa harga bahan pokok," imbuh Burhanuddin.

Adapun survei dilakukan dalam dua periode. Survei dilakukan pada periode Februari dan Maret 2023.

Pada periode pertama, dilakukan pada 9-16 Februari dengan 1.220 responden. Kedua, jajak pendapat berlangsung pada 12-18 Maret, menempatkan 800 responden. Margin of error 2,9 dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Presiden Joko Widodo memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani secara maksimal.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Negara dalam rangka persiapan dan antisipasi ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijrah.

“Tadi arahan Presiden agar menyerap gabah atau hasil panen dari petani semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (25/3/2023).

Sebelumnya, pada 16 Maret 2023 lalu Zulkifli menyebut pemerintah berpotensi kembali mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Namun impor ini baru akan dilakukan pasca masa panen raya.

“Maksudnya kita beli dulu (impor), nanti masuknya setelah panen raya tidak apa-apa,” kata Zulkifli saat itu.