Jabar Lambat Bentuk KDEKS, Ma’ruf Amin: Soalnya Sibuk Mau Jadi Capres-Cawapres

Saat ini sudah ada 22 KDEKS di Indonesia dan masih akan menyusul pelantikan provinsi lainnya. Namun Ma'ruf Amin menyebut ada pengecualian di Provinsi Jawa Barat yang belum bisa segera menyusul. Ia menilai lambatnya Jabar lantaran Gubernur Ridwan Kamil sibuk urusan Pilpres.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 30 Agu 2023, 23:25 WIB
Diterbitkan 30 Agu 2023, 23:25 WIB
Wapres Ma'ruf Amin Ajak Masyarakat Jabar Bertani dengan Konsep Integrated Farming
Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin bersama Wakil Menteri Pertanian, Harvick Hasnul Qokbi dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat kegiatan menanam jagung kedelai di Kabupaten Purwakarta, Senin, 28 Maret 2022.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyinggung soal lambatnya Pemerintah Daerah Jawa Barat  (Pemda Jabar) membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Mulanya, Ma’ruf menjelaskan tujuan pembentukan KDEKS. “Kita buat KDEKS itu karena untuk menggerakkan, kalau KNEKS itu kan tidak nyambung ke daerah, harus ada lembaga penggerak di daerah, makanya itu langsung gubernur, wakil gubernur yang memimpin supaya bisa menggerakan,” kata Ma’ruf pada Sarasehan Ekonomi Syariah di Surabaya, Rabu (30/8/2023).

Saat ini, Ma’ruf menyebut sudah ada 22 KDEKS di Indonesia, dan akan masih menyusul pelantikan provinsi lainnya.

Namun, ia menyebut ada pengecualian di Provinsi Jawa Barat yang belum bisa segera menyusul. Ia menilai lambatnya Jabar lantaran Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sibuk urusan Pilpres.

“Insya Allah mungkin ada 1-2 provinsi saja yang tidak, tapi semua sudah,” kata Ma’ruf.

“Jawa, kecuali Jawa Barat ya, ini yang telat Jawa Barat, sibuk soalnya mau jadi capres cawapres,” sambung Ma’ruf.

Dia berharap KDEKS bisa menjadi motor penggerak ekonomi syariah di tingkat provinsi.

“Alhamdulillah ini suatu mesin penggeraknya kita bangun dari pusat hingga ke daerah, tinggal nanti jangan sampai mesinnya tidak hidup, itu yang kita harapkan itu,” pungkas Wapres Ma'ruf Amin.

Sebelumnya, Ma’ruf Amin mengukuhkan KDEKS di Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung. Saat ini KDEKS telah terbentuk di 22 provinsi di seluruh Indonesia.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


3 Pesan Wapres kepada 22 KDEKS

Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara silaturahmi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Jumat (14/4/2023).
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menghadiri acara silaturahmi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Jumat (14/4/2023). (Liputan6.com/ Nanda Perdana Putra)

Terdapat 3 pesan Wapres Ma'ruf kepada kepengurusan KDEKS yang baru terbentuk ini.

“Pertama, segera susun program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara inovatif, terarah, dan terukur. Cermati dan kenali potensi sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah,” ujar Ma’ruf Amin usai menyaksikan pengukuhan KDEKS Provinsi DKI Jakarta, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung, di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan No.6, Jakarta, pada Senin (28/08/2023)

Lebih lanjut, Wapres meminta agar KDEKS mewujudkan program quick wins di tiap daerah, sehingga potensi sektor ekonomi dan keuangan syariah dapat lebih berkembang.

Kedua, Wapres meminta agar kolaborasi multipihak ditingkatkan, termasuk antar-KDEKS, dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan keberlanjutan.

“Sejumlah aktivitas pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah berjalan adalah modal awal yang sangat baik, dan mesti terus diperluas, sehingga nilai-nilai kebaikan ekonomi syariah makin berdampak dan dirasakan nyata oleh masyarakat,” urainya.

Ketiga, Wapres meminta agar segenap jajaran KDEKS membangun integrasi dan keselarasan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tiap daerah dengan rencana pembangunan nasional.

Infografis 4 Survei Terbaru Elektabilitas Cawapres 2024. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Infografis 4 Survei Terbaru Elektabilitas Cawapres 2024. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya