Sakit Usai Diperiksa, KPK Batal Tahan Eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman

Sedianya, mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman akan ditahan KPK malam ini selepas pemeriksaan. Namun dia terpaksa dilarikan ke RS Mayapada lantaran mengeluh sakit.

oleh Fachrur Rozie diperbarui 14 Sep 2023, 22:26 WIB
Diterbitkan 14 Sep 2023, 22:26 WIB
Ilustrasi KPK. (Liputan6.com/Fachrur Rozie)
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Liputan6.com/Fachrur Rozie)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal menahan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dalam kasus dugaan korupsi pemberian izin pertambangan nikel. Aswad Sulaiman batal ditahan karena sakit usai menjalani pemeriksaan.

"Informasi yang kami terima, dari pemeriksaan dokter, tersangka sakit dan saat ini sudah dibawa ke rumah sakit," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/9/2023).

Pengumuman penahanan Aswad dijadwalkan malam ini sekitar pukul 20.00 WIB. Namun konferensi pers penahanan batal dilakukan karena Aswad harus menjalani perawatan di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.

"(Dibawa) ke RS Mayapada," kata Ali.

Rugikan Negara Rp2,7 Triliun

Sebelumnya, KPK menetapkan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman sebagai tersangka korupsi pemberian izin pertambangan nikel. KPK menduga perbuatan Aswad merugikan keuangan negara hingga Rp 2,7 triliun.

Aswad diduga melakukan praktik rasuah itu saat menjabat Bupati Konawe Utara 2007-2009 dan Bupati Konawe Utara 2011-2016. Dia diduga memberikan izin pertambangan dengan melawan aturan hukum.

Aswad juga diduga menerima suap sebesar Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan terkait pertambangan nikel. Uang itu diterima Aswad saat menjadi pejabat bupati Konawe Utara 2007-2009.

 

Jerat Pasal untuk Aswad Sulaiman

Aswad disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian dia juga disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya