Peluang Ekonomi Baru, Jokowi Ungkap Potensi Bursa Karbon Indonesia Capai Rp 3.000 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan potensi pasar bursa karbon Indonesia bisa mencapai lebih dari Rp3.000 triliun.

Terlebih, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.

"Di catatan saya ada kurang lebih ada satu giga ton CO2 potensi kredit carbon yang bisa ditangkap. Dan jika dikalkulasi potensi bursa karbon kita bisa mencapai potensinya Rp3 (ribu) triliun bahkan bisa lebih. Rp3.000 triliun, Rp 3.000 triliun bahkan bisa lebih," jelas Jokowi saat meluncurkan Bursa Karbon Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Menurut dia, potensi yang sangat besar ini bisa menjadi peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, pasar bursa karbon Indonesia sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju pada ekonomi hijau.

Jokowi menyampaikan ancaman perubahan iklim saat ini sangat dirasakan masyarakat dan harus ditangani dengan serius, di mana sudah dirasakan dan tidak boleh main-main karena ini. Dia menekankan kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, yang terjadi harus diatasi dengan langkah konkret.

"Dan bursa karbon yang kita luncurkan hari ini bisa menjadi sebuah langkan konkret, bisa menjadi sebuah langkah besar untuk Indonesia bisa mencapai NDC," ujar dia.

Jokowi pun meminta agar standar karbon internasional dijadikan sebagai bahan rujukan. Dia juga mengingatkan agar memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif dan efisien.

Kemudian, Jokowi meminta agar menetapkan target dan timeline agar segera masuk ke pasar dalam negeri dan luar negeri. Terakhir, dia memint agar mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktek di komunitas internasional.

"Dan pastikan standar internasional tersebut tidak menggangu target NDC Indonesia," ucap dia.

"Saya sangat optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama sama oleh pemangku kepentingan, baik oleh pemerintah, oleh swasta, masyarakat, dan bersama-sama dengan stake holders lainnya," sambung Jokowi.