Tito Titip PR Kemenko Polhukam ke Hadi Tjahjanto: BLBI hingga Kasus Pelanggaran HAM

Liputan6.com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang sempat menjabat Pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), menitipkan sejumlah pesan kepada Menko Polhukam definitif, Hadi Tjahjanto.

Menurut Tito, ada sejumlah pekerjaan rumah (PR) Kemenko Polhukam yang harus diselesaikan Hadi Tjahjanto selama kurun waktu 8 bulan ke depan.

"Ada beberapa yang menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas," kata Tito Karnavian saat konferensi pers di Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Pekerjaan rumah yang dimaksud Tito yakni, soal penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga sejumlah perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tito berharap Hadi Tjahjanto dapat menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

"Di antaranya mengenai masalah BLBI ya, adanya Satgas BLBI. Kemudian juga ada masalah penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM melalui mekanisme non-yustisi," kata Tito.

Tito menyampaikan, selama 19 hari menjabat sebagai Menko Polhukam, telah menyelesaikan tugas-tugas rutin. Ia menyebut beberapa masukan juga diperoleh dari internal Kemenko Polhukam, mulai dari deputi hingga staf ahli.

"Bahkan ada juga masukan detail-detail, permasalahan-permasalahan yang ditangani oleh para deputi, staf ahli, dan yang lain-lain. Itu semua tercatat," ucap Tito.

Lebih lanjut, Tito juga titip pesan agar Hadi dapat menjaga situasi pemilu 2024 tetap kondusif hingga akhir. Tito berujar, Menko Polhukam harus membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan pemilu berjalan aman.

"Dalam arti tidak mengambil alih, tetapi kita memonitor. Kalau ada (yang membutuhkan) bantuan, kita akan siap untuk memberikan bantuan melalui semua kementerian lembaga yang ada di bawah koordinasi Kemenko Polhukam," ujar Tito.

Usai serah terima jabatan dari Plt Menko Polhukam Tito Karnavian, Hadi Tjahjanto berjanji menindaklanjuti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hadi mengaku sudah membuat skema penanganannya.

"Skemanya sudah kita buat dan segera saya koordinasikan termasuk juga mana-mana saja yang jadi prioritas utama," kata Hadi dalam konferensi pers usai serah terima jabatan (sertijab) di Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Hadi mengaku bakal turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Menurutnya, masalah BLBI itu juga menyangkut persoalan tanah yang selama ini dia bantu saat menjadi Menteri ATR/BPN.

"Kita tunggu saja. Hari ini saya akan koordinasi, segera setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI," ucap Hadi.

"Karena permasalahan itu menyangkut dengan permasalahan tanah yang selama ini juga saya bantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI," ujar Hadi.

Sebelumnya, Satuan Tugas Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dibentuk pemerintah untuk mempercepat, proses penyitaan aset obligor. Namun faktanya, hingga Oktober 2023, kinerja Satgas BLBI baru mencapai 31,38 persen dari total target pemerintah sebesar Rp110,45 triliun.

Hadi juga siap melanjutkan tugas Tito terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024 hingga tuntas. Dia sepakat dengan Tito yang menyebut situasi dan kondisi pemilu 2024 sejauh ini berjalan kondusif.

"Sampai dengan saat ini situasinya sangat kondusif. Ini perlu dicatat rekan-rekan media sekalian. Situasinya sangat kondusif," kata Hadi Tjahjanto.

Hadi menyatakan bakal melanjutkan tugas itu dengan baik. Hadi bertekad untuk menjaga situasi kondusif tanpa gangguan apa pun hingga pemilu 2024 tuntas. 

"Saya harus menjaga situasi ini, situasi yang sangat kondusif ini dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip adalah menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalanan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun," jelas dia.