Maruarar Sirait: Hak Angket Justru Bikin Hubungan Prabowo dan Jokowi Makin Solid

Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait menilai, rencana hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, berpotensi tidak akan berhasil dan justru membuat hubungan dan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap capres nomor urut 2, Prabowo Subianto makin solid.

Hal itu disampaikan Maruarar Sirait saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF), Selasa (5/3/2024).

"Ada usaha memulai angket dari anggota PDIP, PKS, dan PKB. Usulan hak angket ini justru membuat Prabowo dan Jokowi semakin solid," ujar politikus yang akrab disapa Ara, dikutip Rabu (6/3/2024).

Menurut dia, hubungan Jokowi-Prabowo berbeda dan sangat unik. Ia menyebutkan bagaimana Jokowi-Prabowo semula adalah lawan politik dan kini justru bersatu.

"Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini unik, mendasar, dan kuat. Keduanya pernah bertarung dan kemudian menjadi satu demi kepentingan bangsa," kata Ara.

Oleh karena itu, adanya “serangan” berupa hak angket menurutnya justru hanya akan membuat hubungan Jokowi-Prabowo semakin dekat, dan hal itu juga akan berdampak ke parpol pendukung 02 yang juga semakin solid.

"Upaya angket ini justru mensolidkan hubungan keduanya yang pasti akan berada di front sama. Pasti mayoritas fraksi di DPR juga memberikan dukungan yang sama," kata mantan politikus PDIP ini menandaskan.   

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak menutup mata soal adanya wacana hak angket soal dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah politisi. Namun sebagai kepala negara, Jokowi enggan terlibat karena hal itu menjadi ranahnya anggota DPR.

"Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR," kata Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (4/3/2024).

Hak angket awalnya mencuat dari sejumlah politisi yang menuding adanya kecurangan di Pemilu 2024.

Salah satunya dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy alias Romy.

Menurut Romy, salah satu perihal yang akan disuarakan dalam hak angket adalah soal meroketnya suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia meyakini adanya ledakan suara yang tidak wajar dari suara PSI.

Berdasarkan bukti yang diklaim Romy, terdapat 19 ribu suara dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS.

"Kenaikan suara PSI bukan hanya tidak wajar. Melainkan juga tidak masuk akal menurut beberapa surveyor. Karena berdasasarkan perhitungan, berarti ada beberapa TPS yang suara PSI mencapai 50%,” ujar Romy melalui tulisannya di Instagram pribadinya, seperti dikutip Minggu (3/3).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan hak politikus di DPR RI.

Namun, dia memastikan partainya dan partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan menolak hak angket yang diusulkan calon presiden (Capres) nomor urut 03, Ganjar Pranowo.

"Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak (hak angket)," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Dia menyampaikan koalisi pendukung pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun kini semakin kuat, usai bergabungnya Partai Demokrat. Hal ini menjadikan PKS sebagai satu-satunya partai politik yang berada di luar pemerintahan atau oposisi.

"Koalisi presiden sampai saat ini adalah pertama dengan Mas AHY masuk (jadi Menteri ATR/BPB). Jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit," jelasnya.

Hanya saja, saat ini terjadi perubahan peta politik karena PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai dengan suara terbanyak di parlemen, mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Pasangan ini juga didukung oleh PPP.

Selain itu, ada PKB dan Partai NasDem yang juga mengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sehingga, saat ini parpol pengusung Prabowo-Gibran di parlemen hanya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan PAN.