Panglima TNI Ubah Penyebutan KKB dan KST Papua Jadi OPM, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutuskan mengubah penggunaan istilah kelompok separatis di Papua dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Separatis Teroris (KST) menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Perubahan nama itu tertuang dalam surat Telegram Panglima TNI bernomor: STR 41/2024.

Dalam surat itu dijelaskan bahwa adanya perbedaan penyebutan nomenklatur antara pemerintah legislatif dengan TNI dan Polri, maka untuk saat ini TNI mengembalikan penyebutan yang semula KKB atau KST menjadi Organisasi Papua Merdeka.

"Jadi dari mereka sendiri menamakan mereka adalah TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) sama dengan OPM," kata Panglima TNI kepada wartawan, Rabu (10/4/2024).

Agus mengatakan, TNI juga mempertimbangkan situasi aksi bersenjata di wilayah Papua belakangan ini.

"Sekarang mereka sudah melakukan teror, melakukan pembunuhan, pemerkosaan, kepada guru dan tenaga kesehatan (nakes), pembunuhan kepada masyarakat, TNI, dan Polri," ujar dia.

Jenderal bintang empat ini mengatakan, pihaknya tak bisa membiarkan insiden itu terus terjadi, maka mereka harus segera ditindak tegas.

"Masa harus kita diamkan seperti itu. Dan dia kombatan membawa senjata. Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam suatu negara," ucap Panglima TNI Agus Subiyanto.

Lebih jauh, Agus menerangkan, operasi di dalam suatu wilayah disesuaikan dengan indeks kerawanan dari masing-masing daerah yang ada di wilayah tersebut. Menurut dia, penanganan di setiap daerah berbeda-beda.

"Mungkin di Papua penanganannya berbeda dengan di wilayah lain. Kita punya metode sendiri untuk penyelesaian masalah. Senjata ya lawannya senjata ya, tapi tidak kita tetap kita mengedepankan teritorial untuk membantu percepatan pembangunan membantu mensejahterakan masyarakat di sana," ucap dia.

"Tentara kita di sana ngajar. Dia memberikan pelayanan kesehatan masyarakat, selalu diganggu, selalu diganggu. Dua hari yang lalu diganggu juga. Padahal kita akan memberikan bantuan pelayanan masyarakat kepada masyarakat di sana, masa harus didiamkan ya," kata Panglima TNI menandaskan.