468 Orang Daftar Dewas-Capim KPK, Mulai dari Akademisi hingga Aparat Penegak Hukum

Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 468 orang mendaftar sebagai calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 per Senin (15/7/2024). Adapun pendaftaran capim dan dewas KPK akan ditutup pada Senin, pukul 23.59 WIB.

"Kami menyampaikan update calon pimpinan dan dewas KPK per 15 juli 2024 pukul 20.15 WIB. Jumlah registrasi akun sebanyak 844 orang. Dan yang telah melakukan pendaftaran, dengan menyertakan dokumen sebanyak 468 orang," jelas Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK Arief Satria kepada wartawan, Senin (15/7/2024).

Dia menyampaikan sebanyak 280 orang mendaftar sebagai capim KPK. Sementara itu, jumlah pendaftar calon dewas KPK sebanyak 188 orang.

"Jumlah pendaftar capim KPK 280 orang. Laki-laki 261 orang, perempuan 19. Jumlah pendaftar calon dewas KPK sebanyak 188 orang. Dengan komposisi 167 orang laki-laki dan 21 perempuan," kata Arief.

Menurut Arief, pendaftar capim dan dewas KPK berasal dari berbagai latar belakang profesi. Mulai dari akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, hingga masyarakat sipil.

"Latar belakang pendaftar antara lain, dari ASN, akademisi, aparat penegak hukum, lembaga negara, swasta, praktisi dan juga dari civil society organization," tutur Arief.

"Dan pendaftaran akan ditutup pada hari (Senin) ini pukul 23.59 WIB," sambung Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Sebagai informasi, pansel capim KPK membuka pendaftaran calon pimpinan dan calon anggota dewan pengawas untuk periode 2024-2029. Pendaftaran capim KPK dimulai 26 Juni-15 Juli 2024.

Pendaftaran terbuka untuk siapa saja yang ingin menjadi pimpinan dan dewan pengawas KPK. Nantinya, para pendaftar akan diseleksi oleh panitia seleksi capim KPK.

Sebelumnya diberitakan, pansel capim dan dewas KPK memastikan, hari ini Senin, 15 Juli 2024, akan menjadi hari terakhir waktu pendaftaran capim dan dewas KPK.

Ketua Pansel Capim-Dewas KPK, Yusuf Ateh, mengatakan tidak ada masa perpanjangan waktu saat ditutup malam ini. "Tidak ada perpanjangan waktu," kata Yusuf kepada awak media saat dikonfirmasi, Senin (15/7/2024).

Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, resmi mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029. Hal itu dilakukannya di hari terakhir masa pendaftaran, Senin 15 Juli 2024.

"Sudirman Said mengambil keputusan ini setelah mempertimbangkan dorongan dari berbagai koalisi masyarakat sipil," tulis siaran pers diterima, Senin (15/7/2024).

Hadirnya Sudirman Said sebagai salah satu peserta calon pimpinan (capim) KPK turut mendapat dorongan dari Praswad Nugraha selaku Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute).

Diketahui, IM 57+ adalah organisasi gerakan anti korupsi yang didirikan oleh para eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Praswad menyampaikan, pihaknya meminta Sudirman Said untuk mengikuti seleksi capim KPK karena sosok berintegritas dan memiliki rekam jejak bagus serta berpengalaman.

Senada dengan itu, Feri Amsari, pakar hukum tata negara menilai, Sudirman Said menjadi salah satu tokoh yang bisa membenahi dan menguatkan kembali peran KPK.

Hal serupa juga disampaikan oleh Gerakan Kembalikan KPK pada Rakyat (Reclaim KPK) dan Transparency International Indonesia (TII).

Atas dorongan tersebut, Sudirman Said menyampaikan terima kasih dan memastikan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi capim KPK.

"⁠Saya menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan harapan baik dari kawan-kawan gerakan masyarakat sipil. Setelah mempertimbangkan banyak saran dan masukan dari berbagai pihak, terutama koalisi masyarakat sipil yang peduli terhadap pemberantasan korupsi, saya akan ikut ambil bagian untuk mengikuti seleksi capim KPK. Semoga ikhtiar untuk membenahi tata kelola pemerintahan yang bersih ini diberikan kemudahan dan kelancaran," tegas Sudirman Said, Senin (15/7/2024).

Sudirman Said menegaskan, menjadi pimpinan KPK, sebagaimana juga posisi-posisi pimpinan publik lainnya, senantiasa untuk memenuhi kepentingan dan harapan publik, bukan menjadi agenda pribadi. 

"Karena itu, dalam beberapa pekan terakhir saya memang berdiskusi dengan sejumlah pihak yang mewakili pandangan publik, termasuk rekan-rekan gerakan masyarakat sipil. Apabila memang menjadi kehendak publik dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat, saya mempertimbangkan ikut serta dalam seleksi calon pimpinan KPK," dia menandasi.