Liputan6.com, Jakarta - Terdakwa Hasto Kristiyanto mengulas konflik kepentingan atau conflict of interest Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses penyidikan kasus suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) terkait buronan Harun Masiku, yang kini menjeratnya.
Hasto menyebut, penyidik KPK Rossa Purbo Bekti justru bertindak sebagai saksi yang memberatkan dirinya.
Baca Juga
"Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti bertindak sebagai saksi yang memberatkan saya. Ini adalah konflik kepentingan yang jelas melanggar prinsip independensi dan netralitas dalam penegakan hukum," tutur Hasto saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Advertisement
Hasto menyebut, keterangan Rossa Purbo Bekti sebagai saksi cenderung subjektif dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang objektif. Sementara, prinsip independensi dan netralitas merupakan hal dasar dalam penegakan hukum, termasuk dalam UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 dan Pasal 17 UU KPK.
“Pasal ini jelas-jelas mengatur bahwa penyidik harus independen dan tidak boleh memiliki konflik kepentingan. Namun, dalam kasus ini, Rossa Purbo Bekti justru melanggar prinsip ini," jelas dia.
Sekjen PDIP itu kemudian menyoroti dampak dari konflik kepentingan terhadap konstruksi surat dakwaan kasusnya, yang banyak mengandung fakta berbeda antara versi KPK dengan hasil persidangan inkracht sebelumnya.
"Proses hukum yang tidak adil hanya akan merusak integritas penegakan hukum. KPK harus menghormati prinsip independensi dan netralitas dalam menjalankan tugasnya," ucap Hasto Kristiyanto menandaskan.
KPK Paksakan Pemberkasan Hasto
Dalam eksepsinya, Hasto juga menyinggung soal proses pemberkasan yang dilakukan penyidik KPK dinilai melanggar prinsip keadilan. Hasto menyebut, lembaga antirasuah memaksakan proses P21 tanpa melakukan pemeriksaan saksi meringankan.
"Proses P21 yang dilakukan KPK sangat dipaksakan dan melanggar hak saya sebagai terdakwa untuk didengarkan saksi-saksi yang meringankan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan due process of law," tutur Hasto saat membacakan eksepsi terkait kasus Harun Masiku di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Hasto mengatakan, proses P21 juga dilakukan saat dirinya menderita radang tenggorokan dan kram perut atau pada 2 Maret 2025. Kemudian tanggal 6 Maret 2025, dia pun membuat surat pernyataan tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan lantaran sakit, yang tetap dipaksakan KPK.
“Surat permohonan untuk memeriksa saksi-saksi meringankan telah disampaikan oleh penasihat hukum saya ke pimpinan KPK pada 4 Maret 2024. Namun, penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, menjawab bahwa mereka belum menerima disposisi dari pimpinan KPK," jelas dia.
Sekjen PDIP itu menegaskan, hak terdakwa untuk didengar saksi yang meringankan merupakan prinsip dasar dalam proses peradilan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dia turut mengutip Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa saksi meringankan wajib dihadirkan dalam proses pemeriksaan.
"Proses P21 yang dipaksakan ini menyebabkan surat dakwaan banyak mengandung hal-hal yang merugikan saya. Fakta-fakta hukum versi KPK berbeda dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya yang sudah inkracht," ucap Hasto Kristiyanto menandaskan.
Advertisement
Dakwaan Hasto
Dalam kasus ini, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, didakwa menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan uang senilai Rp600 juta. Suap tersebut diduga bertujuan untuk meloloskan Harun Masiku ke dalam Caleg Pergantian Antarwaktu (PAW) DPR 2019-2024.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan hal tersebut dalam surat dakwaannya yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).
Menurut JPU, Hasto bersama-sama dengan Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberikan uang kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina untuk mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW Caleg terpilih Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
Kasus ini bermula dari meninggalnya Caleg DPR RI PDIP Dapil Sumsel nomor urut 1 Nazaruddin Kiemas pada 26 Maret 2019. Riezky Aprilia, Caleg PDIP dari dapil yang sama, meraih suara terbanyak dengan 44.402 suara sah.
Namun, Hasto, ingin menempatkan Harun Masiku di parlemen, memerintahkan Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus permohonan PAW di KPU.
Hasto Bertemu Wahyu
"Terdakwa menyampaikan bahwa Harun Masiku harus dibantu untuk menjadi anggota DPR RI karena sudah menjadi keputusan partai dan memberi perintah kepada Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri untuk mengurus Harun Masiku di KPU agar ditetapkan mejadi anggota DPR RI dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen, penyerahan uang, dan segala hal terkait kepengurusan Harun Masiku kepada terdakwa," kata JPU.
Pada 31 Agustus 2019, Hasto bertemu dengan Wahyu di Kantor KPU untuk membahas usulan pergantian Riezky dengan Harun Masiku. Komunikasi kemudian dilanjutkan oleh Saeful Bahri dengan Agustiani Tio melalui WhatsApp.
Wahyu, melalui Agustiani, meminta biaya operasional sebesar Rp1 miliar. Namun, akhirnya Wahyu menerima Rp800 juta, sedangkan Agustiani Tio menerima Rp50 juta.
Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Advertisement
