Ketum PBNU Soal Motif Pansus Haji: Jangan-Jangan yang Diincar Saya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mempertanyakan alasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk panitia khusus (Pansus) Angket Haji. Ia menilai tidak ada alasan kuat yang mendasari pembentukan Pansus tersebut.

"Ya kami melihatnya nggak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini dan masyarakat saya juga bisa melihat lagi," kata Yahya di Jakarta, Minggu (28/7/2024).

Gus Yahya bahkan menilai kualitas pelaksanaan haji tahun ini dapat diukur langsung dari para jemaah. Ia mempertanyakan apakah penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik atau lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Kita kan punya jemaah yang berhaji juga ada banyak orang yang bisa ditanyain ya. Kalau perlu bikin survei ya sebetulnya nggak ada (masalah) yang menurut saya," kata Yahya.

Merasa janggal dengan pembentukan Pansus ini, Gus Yahya mencurigai ada motif pribadi di baliknya. Ia menduga Pansus Angket Haji ini bertujuan untuk menyerang NU.

"Soal pansus ya pansus haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita, pansus haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi, ini jangan-jangan gitu loh," katanya.

Gus Yahya juga melihat adanya keterkaitan antara kritik dari Pansus Angket Haji dengan posisi adiknya, Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat sebagai Menteri Agama RI.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya, misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU ketua umumnya, kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," kata Yahya.

Meskipun demikian, Gus Yahya mengaku tidak ingin ambil pusing dengan kecurigaan yang berkembang. Ia memilih untuk mengamati perkembangan lebih lanjut dari Pansus Haji tersebut.

"Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya ya. Sejauh ini sih ya kita juga bengong juga ada apa ini kok tiba-tiba pansus gitu kita masih belum," kata Yahya.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, izin rapat pansus haji sudah diberikan. Maka dari itu, Cak Imin memastikan pelaksanaan rapat seharusnya sudah bisa dilakukan.

“Pada dasarnya izin untuk rapat sudah saya tanda tangani, pelaksanaan rapat mungkin menunggu teman-teman masih banyak di daerah karena reses. Saya berharap kalau reses ini pada sibuk ya diatur waktunya,” kata Cak Imin saat ditemui di kawasan CFD Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Soal ketua Pansus Haji, Cak Imin mengaku tidak ikut-ikutan. Dia mengatakan, hak penunjukan ketua diserahkan kepada mereka para anggota Pansus Haji.

“Itu proses internal, saya sudah tidak ikut-ikut lagi. Pimpinan (DPR) menyerahkan sepenuhnya (ke anggota Pansus) siapa yang akan menjadi pimpinan pansus,” jelas dia.

Cak Imin meyakini, nantinya Pansus akan menelisik penyalahgunaan visa yang diduga digunakan tidak sesuai payung hukum. Namun soal detailnya, dia memberikan kewenangan ke Pansus Haji untuk mengungkap.

“Nanti langsung ditangani oleh Pansus yang fokusnya sepertinya ada pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai Undang-Undang , fokus di situ,” dia menandasi.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah isu yang menyebutkan pembentukan panitia khusus (pansus) angket haji di DPR kental politisasi.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menegaskan pembentukan Pansus Haji sesuai aturan dan konstitusi dan tidak berbau politis.

"Enggak ada hubungannya itu. Hubungan konstitusi yang diberi DPR," kata Jazilul di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Sementara terkait rapat pansus perdana yang ditunda karena ketidakhadiran pimpinan DPR, dia menyebut Ketua Tim Pengawas (Timwas) haji sekaligus Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat ini tengah berada di luar kota.

"(Cak Imin) kelihatannya di luar kota," ucap Jazilul.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com