Pakar Buka Suara soal Kabar Kementerian Khusus Haji

Liputan6.com, Jakarta - Analis Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) yang juga bagian dari jemaah haji Indonesia 2024 Ujang Komarudin mengatakan, dari analisanya selama berhaji, masalah-masalah yang umum ditemui saat berhaji umumnya dapat diklasifikasikan sebagai pelayanan, makanan, perjalanan dan yang terakhir yakni penginapan.

Hal tersebut disampaikan Ujang saat menjadi narasumber dalam diskusi publik "Menelaah Inovasi Haji" yang diselenggarakan oleh Jaringan Muslim Madani (JMM) di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

"Nah dari indikator ini, apakah Gusmen (Menteri Agama) bisa dikatakan sukses, dari inovasi tentu ada, saya melihat dari sekala 1 sampai 100%, tentu masalah ada, tetapi kalau kita melihat secara umum, dari 1 sampai 100% maka saya boleh katakan 80% sukses," ujar Ujang menceritakan pengalamannya.

Mengapa 80%, lanjut Ujang, dalam pelaksanaan Ibadah Haji, diantara problem yang timbul tidak dapat diprediksi lantaran banyaknya faktor yang mempengaruhi, misalnya kepadatan tenda, hal tersebut juga disebabkan fenomena jamaah visa non haji yang ikut serta merangsek masuk ke tenda jamaah dengan visa resmi.

Di tempat yang sama, Ketua Harian Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), KH Soleh Sofyan mengatakan ada beberapa hal berbeda yang merupakan inovasi penyelenggaraan haji 2024 yang tidak ada sebelumnya dan itu patut diapresiasi. Diantaranya yakni adanya inovasi-inofasi fiqih yang bahkan ditahun-tahun sebelumnya hampir tidak pernah dilakukan, namun dengan dukungan pemikiran dari para ulama dari lintas organisasi akhirnya inovasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

"Memang Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keislaman yang memiliki tugas mengakomodir, atau mengawal kualitas umatnya dalam melakukan ibadah, termasuk dalam melaksanakan Ibadah Haji atau pelaksanaan umroh, termasuk dalam mempermudah, juga mengambil langkah-langkah inovasi dalam fiqih yang moderen dan memiliki kemudahan, nah aspek ini kemudian disambut dengan baik oleh Kementerian Agama dan menghasilkan inovasi yang baik termasuk diantaranya Murur," tutur Soleh Sofyan.

Menurutnya banyak sekali yang dilakukan Kementerian Agama dalam konteks Haji 2024 yang mengadopsi usulan-usulan para ulama dan dinilai cukup berhasil memecahkan masalah pada musim haji sebelumnya.

"Kalau kita mengadopsi cara lama, tentunya terbayang bagaimana mabit di Muzdalifah, trafiknya bagaimana ramainya," tandas Soleh Sofyan.

Wacana dibentuknya Kementerian Haji dan Umrah, juga disinggung Ujang Komarudin. Dia mengatakan sempat diwawancarai media soal wacana pembentukan Kementerian Haji dan Umrah. Dia mendapatkan informasi nomenklatur Kementerian Haji dan Umrah sudah ada di buku tim transisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad.

Ujang Komarudin "Ada niat (membentuk) nomenklatur Kementerian Haji dan Umrah. Ya bagus dan positif jika itu direalisasikan," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) KH Anshori juga mengatakan, haji tahun ini sudah banyak kemajuan, baik dari sisi tatakelola maupun dari sisi penggunaan IT, yang kemajuan tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat dalam rangka mempercepat pelayanan jamaah haji kita.

"Jamaah haji kita Indonesia ini paling banyak diantara negara-negara lain, oleh karena itu saya apresiasi terhadap perkembangan situasi perhajian di Indonesia semoga semakin baik menuju kesempurnaannya," tuturnya.

Menurutnya, tata Kelola haji dan umroh akan lebih baik jika dikelola oleh kementerian badan khusus, untuk itu KH Anshori menyambut wacana pembentukan Kementerian Haji. Lembaga ini, terangnya perlu diadakan agar nantinya menteri agama dapat berfokus mengurus bidang keagamaan lainnya.

Anshori menuturkan salah satu syarat haji adalah istitoah atau mampu. Dia mengatakan syarat istitoah itu tidak hanya untuk jamaahnya saja.

"Tetapi juga penyelenggara harus istitoah atau mampu juga," tuturnya.

Jadi tidak hanya jamaahnya saja yang dituntut sehat dan mampu secara finansial.

"Untuk haji harus ditangani secara khusus dari sisi lembaga. Apakah bentuknya departemen, kementerian atau non-kementerian, saya kira kalau itu dilakukan, sangat bagus," ujar Anshori.

Anshori menyebut Indonesia bisa bercermin pada negara-negara Timur Tengah dalam mengurus masalah haji.

"Bahkan, pemerintah Kerajaan Arab Saudi sudah lama membentuk kementerian tersendiri yang berkaitan dengan penyelenggaraan rukun Islam kelima itu," terangnya.