Karpet Merah Jokowi di Partai Kuning

Liputan6.com, Jakarta - Muncul usulan di dalam forum Munas ke-XI agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar 2024-2029. Adalah Politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin yang mengungkapkan hal tersebut.

"Di forum ini juga, iya ini sekarang yang aspirasi sedang terus berkembang dan baik dari daerah-daerah yang ada di forum Munas ini adalah meminta kesediaan bapak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina partai Golkar untuk 2024-2029," kata Ngabalin di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Ngabalin memastikan setiap aspirasi, termasuk usulan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina akan ditampung dan dibahas dalam forum Munas. Sebab, ia mengingatkan bahwa Golkar adalah partai terbuka dan modern.

"Golkar itu adalah partai terbuka partai modern maka aspirasi apapun yang berkembang dimusyawarahkan nasional Partai Golkar nanti pimpinan Munas dan seluruh peserta Munas akan mempertimbangkan semuanya dengan begitu maka tentu saja ada anggaran dasar dalam rumah tangga," ujar dia.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menilai, kepentingan Jokowi untuk masuk ke Golkar tentu lebih ke posisi politik. Misalnya Golkar secara tidak langsung butuh figur baru.

"Meski secara politik tidak ada pemilik saham mayoritas di Golkar, maka dengan masuknya Jokowi, Golkar punya garansi langsung ke Gibran Rakabuming Raka sebagai wapres terpilih, karena Presidennya dari Gerindra," kata Arifki kepada Liputan6.com, Rabu (21/8/2024).

Jadi, lanjut dia, dengan masuknya Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina diyakini makin memperkuat bargaining politik Partai Golkar.

Senada dengan itu, harus diingat ada faksi-faksi Golkar yang pasti tidak nyaman dengan masuknya Jokowi, seperti faksinya Jusuf Kalla.

"Walau resisten, pasti akan berjalan dinamis. Tetapi paling tidak secara politik, Golkar punya ikon baru (dengan masuknya Jokowi)," ucap Arifki.

Karpet Merah

Peneliti Senior Populi Center Usep Saepul Ahyar mengatakan peluang Jokowi mendapat karpet merah di partai kuning cukup besar. Sebab, Ketum baru Golkar Bahlil Lahadalia merupakan 'tangan kanan' Jokowi.

"Ini settingannya sudah begitu, jadi sebenarnya sudah selesai itu ketika diserahkan ke Bahlil, semuanya jadi mungkin bahwa Jokowi menjadi Dewan Pembina atau maunya Jokowi seperti apa," kata Usep kepada Liputan6.com, Rabu (21/8/2024).

Ia menjelaskan, keuntungan bagi Jokowi masuk Golkar adalah masih punya kekuatan politik setelah lengser. "Tidak hanya kawan, tapi ini partai kedua terbesar di pemilu kemarin. Secara politik nanti Jokowi kuat bahkan setelah lengser."

Usep mengatakan, Jokowi adalah figur yang sangat kuat. Pendukungnya juga banyak dan bisa membawa gerbong ke Golkar.

"Secara elektabilitas Golkar bisa mendapatkan coat-tail effect atau efek ekor jas dari Jokowi. Kita tahu Jokowi menang di Pilkada, kemudian Presiden dua kali. Saya kira bukan tidak mungkin gerbong Jokowi juga akan ikut ke Golkar. Secara elektabilitas bisa saja naik. Nah jangka pendek saya kira efek Jokowi bisa berpengaruh pada calon-calon yang diusung golkar di Pilkada," ucapnya.

Usep menilai nyaris tak ada resistensi dari tokoh-tokoh Golkar terkait hal ini.

"Satu-satunya yang bisa mengalahkan Jokowi, ya egonya Jokowi sendiri sebenarnya. Kalau soal administrasi segala macam bisa diubah. Jangankan AD/ART Golkar, Mahkamah Konstitusi saja bisa," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan, tidak ada urusan pencalonanmya sebagai ketum dengan upaya menjadikan Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Hal itu ditegaskan Bahlil usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Partai Golkar.

Bahlil merespons isu adanya upaya menjadikan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, menyusul jabatan baru Bahlil sebagai Ketum dan Dewan Formatur Tunggal di Partai Golkar.

"Jadi enggak ada sampai urusan Pak Presiden Jokowi mau jadi Ketua Dewan Pembina itu sampai dengan hari ini, enggak ada ya," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Menteri ESDM ini bahkan telah berdiskusi dengan Jokowi membicarakan perihal isu berkembang tersebut.

"Saya berdiskusi kok, enggak ada," ujar Bahlil.

"Jadi enggak benar itu," sambungnya.

Bahlil meminta agar tidak ada pikiran-pikiran negatif ke arah tersebut. Namun, di sisi lain ia tidak bisa melarang berasumsi perihal Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

"Tapi kita enggak boleh melarang orang berasumsi. Negara kita kan demokrasi," kata Bahlil.

Menurutnya, bisa saja asumsi yang jadi pembicaraan orang banyak tersebut justru menjadi doa.

"Kan bukan kita yang mau tapi kalau kalian doa begitu terus doanya diijabah oleh Allah, kalau jadi, ah paten barang itu kan," kata Bahlil.

Ketua Steering Committee (SC) Munas Adies Kadir menyebut bahwa Presiden Jokowi memiliki peluang menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar.

Adapun posisi dewan pembina akan diusulkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Golkar oleh forum munas dan ketua umum terpilih.

Dia menjelaskan ketua dewan pembina, termasuk ketua dewan pakar, dewan penasihat, dewan etik, dan dewan kehormatan, tidak harus berasal dari kader kendati selama ini mereka yang menduduki posisi itu merupakan kader senior.

"Kalau dewan pembina ini biasanya adalah kader-kader Partai Golkar yang sudah senior, biasanya begitu, memang tidak ada eksplisit dalam AD/ART itu apakah boleh orang luar atau tidak itu, tidak ada," ungkap Adies di Balai Sidang Jakarta (JCC), Selasa (20/8/2024) seperti dilansir Antara.

Kendati demikian, dirinya menyebut hingga kini belum ada usulan nama Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina. Dia menegaskan itu akan dibahas lewat munas.

"Kalau tidak ada dalam AD/ART sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi sampai saat ini di arena Rapimnas dan memasuki Munas nama-nama tersebut sama beliau belum beredar, belum ada sampai detik ini belum ada kedengaran," pungkasnya.

Respons Istana 

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi enggan menanggapi isu yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan langsung kepada para politisi.

"Dari pemerintah enggak bisa komen soal itu ya. Nanti tanyakan ke orang-orang politik," kata Hasan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Politikus Senior Partai Golkar Idrus Marham bicara isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menempati jabatan Ketua Dewan Pembina Golkar dibawah kepemimpinan baru Bahlil Lahadalia. Menurutnya, jika pun Jokowi duduk di posisi itu adalah demi membesarkan Golkar, bukan menguasai.

"Saya punya keyakinan orientasinya adalah saya rangka untuk membesarkan Partai Golkar dalam rangka untuk membesarkan Partai Golkar, bukan untuk menguasai Partai Golkar. Ini beda paradigma ya," kata Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).

Idrus menuturkan, Bahlil bakal membuka komunikasi dengan seluruh stakeholder partai bila ingin mengakomodasi jabatan Jokowi di internal partai beringin.

"Jadi saya kira begini ya, karena ini keputusan Munas ini adalah memberikan mandat, ya sepenuhnya kepada Ketua Umum sebagai formatur Tunggal," ucapnya.

"Dan saya punya keyakinan nanti ini pasti ada satu komunikasi-komunikasi politik dengan siapa saja. Tentu dengan toko-toko Golkar, dengan seluruh stakeholder Partai Golkar, itu akan dibicarakan bersama-sama," sambungnya.

Idrus menunggu proses komunikasi politik yang akan dilakukan oleh Bahlil. Dia yakin dalam waktu yang tak lama bakal terlihat apakah Jokowi bakal bergabung dengan Golkar.

"Ya saya kira itu nanti itu tergantung pada komunikasi-komunikasi politik Jadi komunikasi, kita tunggu saja," tukasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengaku tak mempermasalahkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar.

"Silakan saja (Presiden Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar)," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (20/8/2024) seperti dilansir Antara.

Ia pun enggan membahas hal itu lebih detail. Menurutnya, peluang Jokowi menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Golkar adalah urusan internal partai berlambang Pohon Beringin itu.

"Urusan rumah tangga Golkar. PDIP, (ya) PDIP," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Sudah ada di sana, tidak usah tanya status-status lagi. Orang sudah jelas-jelas sudah bergabung ke sana," jelas dia.