Ahli Gizi IPB: Program Makan Bergizi Gratis Harus Berkelanjutan Agar Tidak Sia-sia

Liputan6.com, Jakarta Program Makan Bergizi Gratis akan bergulir mulai 2 Februari 2025 di Indonesia dengan anggaran mencapai Rp 71 triliun. Program yang digagas presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini akan menargetkan anak-anak usia sekolah hingga ibu hamil.

Lantas apa yang mesti diperhatikan?

Guru Besar Gizi IPB, Profesor Ali Khomsan, salah satu indikator yang mesti diperhatikan dalam menjalankan program ini yakni keberlanjutan program. Sebab, ini penting untuk mengukur dampak program Makan Bergizi Gratis dari tinggi badan anak saat beberapa tahun ke depan masuk sekolah.

"Kalau program ini sudah berjalan beberapa tahun ke depan, bagaimana tinggi badan anak baru masuk sekolah, itu menjadi indikator. Kalau ini tidak diukur maka kita tidak tahu program ini berhasilnya di mana," jelasnya dalam 'Diskusi Publik: Program Makan Bergizi Gratis, Akankah Jadi Kenyataan?' di Jakarta, Rabu (21/8/2024)

"Saya sangat berharap program ini benar-benar sustain, keberlanjutannya ada, karena kalau hanya 5 tahun program ini tidak punya daya ungkit apapun terhadap perbaikan gizi anak-anak kita," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menyebut program ini sebagai investasi jangka panjang bagi kesehatan anak-anak, sehingga keberhasilan program ini tidak bisa dinilai dalam waktu singkat. Butuh upaya dan komitmen agar program ini tidak berhenti setelah 5 tahun.

"Karena ini investasi jangka panjang, kita jangan buru-buru, pokoknya setahun anak kita tingginya harus naik semua, tidak bisa, baru 1 tahun kok mintanya banyak, itu ditunggu dulu, 5-10 tahun. Oleh karena itu, keberlanjutan pada periode berikutnya benar-benar dijamin bahwa program ini tidak berhenti pada 5 tahun saja," tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus Politisi Gerindra, Yudha Permana, mengungkapkan di Jakarta masih banyak anak-anak yang masih belum mendapatkan asupan makan bergizi.

Selain itu, mereka saat berangkat sekolah dalam kondisi lapar.

"Ini banyak sekali kejadian, anak-anak sekolah selain gizinya kurang banyak anak-anak kita berangkat sekolah dalam kondisi lapar, dia tidak bisa mencerna pendidikan dengan baik di sekolahnya, nggak fokus untuk sekolah. 41% sekolah dalam (kondisi) lapar, 59% makan tidak sehat," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia menilai program ini sangat penting untuk membantu anak-anak tumbuh sehat sehingga bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Sebab, kata dia, hal mendasarnya ada pada asupan makan bergizi.

Di sisi lain, terkait kesiapan program Makan Bergizi Gratis di Jakarta pada tahun depan, dia menyebut DKI Jakarta sangat siap. Dia berasumsi dengan jumlah peserta didik 1.545.745 siswa dan APBD mencapai Rp 85,1 triliun Jakarta sangat siap.

"Karena kalau kita lihat untuk 1 porsi makan di Jakarta, sekarang saja PMTAS itu sekitar Rp 10.800 untuk makan siang bergizi idealnya Rp 15 ribu. Karena kalau di bawah, mohon maaf, tujuan kita untuk memberikan makanan bergizi kurang maksimal," jelasnya,

"Kalau misalnya Rp 15 ribu kali 1,5 juta peserta didik, dikali 211 hari sekolah, itu anggarannya RP 4,8 triliun, kita anggap Rp 5 triliun. Anggaran Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta itu menghabiskan 25-30% dari APBD DKI Jakarta dari yang Rp, 85 triliun," imbuhnya.

Dia mengusulkan anggaran untuk membiayai program Makanan Bergizi Gratis ini bisa dilakukan dengan cara kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurutnya, hal ini dapat memungkinkan untuk memenuhi anggaran Rp 5 triliun program Makan Bergizi Gratis di Jakarta.

"Untuk memberikan penambahan Rp 5 T ini apakah memungkinkan insyaallah memungkinkan, tergantung good will dari pemerintahan Jakarta, tapi dengan melihat anggaran alangkah baiknya kalo bisa subsidi 50% pemerintah pusat 50% APBD berarti kan Rp 2,5 T, Rp 2,5 T," ungkapnya.

"Dengan kita mungkin memangkas, anggaran-anggaran program yang tidak, darurat dan mendesak efisiensi anggaran, insyaallah DKI Jakarta siap untuk menjalankan program makan bergizi gratis untuk anak sekolah," jelas Yudha.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Food Security Review (IFSR) I Made Dewa Agung Kertha Nugraha juga mengatakan anggaran Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun itu adalah investasi bukan biaya. Sebab, hal ini akan memberi dampak keberlanjutan bagi masyarakat.

"Kami tidak pernah menyebutnya ini sebagai biaya ya, kami menyebutnya sebagai investasi. Paradigmanya kita ganti dulu, ini investasi bukan biaya, sebenarnya ini kecil. Kalau 82 juta penerima itu hitungannya kita (harusnya) sampai Rp 400 triliunan," ungkap Made.

"Namun negara punya keterbatasan, punya prioritas segala macam, jadi Rp 400 triliun untuk memberi makan bergizi untuk 82 juta penerima, dari mulai ibu hamil sampai anak sekolah itu yang keluar dan dibutuhkan tahun depan itu sekitar Rp 71 triliun," jelasnya.

Sebagai informasi, kata dia, World Food Programme pernah menjalankan programnya di Indonesia terkait program makan bergizi ini. Menurutnya, Investasi yang dikeluarkan untuk setiap US$ 1 menghasilkan US$ 9.

"Apa saja? dari mana US$ 9? dari ekonomi masyarakat setempat, kesehatan masyarakat setempat dan anak-anak, produktivitas anak-anak, kesetaraan gender, jadi SDGnya masuk semua," pungkasnya.