Menanti Pimpinan DPR yang Baru

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan, tidak ada perubahan ketentuan penyusunan formasi pimpinan DPR periode 2024-2029. Menurutnya, formasi pimpinan DPR akan tetap mengikuti Undang-Undang (UU) MPR/DPR/DPD/DPRD (MD3).

"Kita sudah sama-sama tahu bahwa dalam periode ini tidak ada perubahan UU MD3 sehingga pimpinan DPR tentunya mengacu pada UU MD3 yang masih berlaku pada saat ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Menurut Dasco, sesuai MD3 maka Ketua DPR periode selanjutnya tetap berasal partai politik (parpol) pemenang Pileg 2024 yakni PDI Perjuangan. Sementara kursi wakil ketua DPR, akan ada 4 wakil yang beras dari partai sesuai urutan suara terbanyak.

"Ya tentunya kalau melihat UU MD3 paket pimpinan itu sudah diatur dengan ketentuan paket pimpinan pemenang satu, kedua, ketiga, keempat dan kelima yang nanti akan diusulkan oleh masing-masing fraksi nama-namanya dan langsung ditetapkan," ujar Dasco.

Sebelumnya, muncul isu adanya revisi UU MD3. Dasco juga pernah membantah dan menyatakan mayoritas fraksi di DPR sepakat untuk tidak mengubah UU MD3.

"Dan kita mayoritas sepakat partai-partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR pada saat ini," kata Dasco Kamis 4 April 2024.

Pelantikan anggota DPR periode 2024-2029 dijadwalkan pada Selasa 1 Oktober 2024.

Ketua DPR Puan Maharani membenarkan informasi bahwa dirinya akan kembali memimpin DPR RI untuk periode 2024-2029.

“Amin, insya allah,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Puan mengaku siap untuk kembali menjadi Ketua Parlemen dan menyebut hal itu memang sudah diputuskan partai. “Insya Allah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah memastikan, Ketua DPR RI periode 2024-2029 yang merupakan jatah PDIP sebagai peraih kursi DPR RI terbanyak di Pileg 2024 adalah Puan Maharani.

"Insyaallah kalau dari PDI Perjuangan final calonnya tunggal Ibu Puan Maharani," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Said menegaskan keputusan Fraksi PDIP DPR terkait Ketua DPR sudah final.

“Sudah selesai, final," ujarnya.

Sementara terkait penentuan pimpinan MPR utusan Fraksi PDIP masih belum diputuskan.

"Pimpinan MPR dari PDIP masih digodok," ujarnya.

Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh sudah mengantongi nama yang akan ditugaskan sebagai pimpinan DPR RI untuk periode 2024-2029.

Hal itu, disampaikan Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya saat diwawancarai di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Namun, Willy masih merahasiakan nama yang akan ditugaskan oleh Surya Paloh untuk menduduki kursi pimpinan DPR RI.

"Sudah (di kantong pak Surya Paloh), ya ada yang inilah, besoklah, biar ketum yang mengumumkan itu," kata dia.

Willy mengatakan, nantinya kader partai yang akan ditugaskan sebagai pimpinan DPR RI itu akan diumumkan secara langsung oleh Surya Paloh.

"Sudah, ya ada yang inilah, besoklah, biar ketum yang mengumumkan itu," ujar dia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, pihaknya sudah merencanakan penambahan jumlah komisi di DPR dari 11 menjadi 13. Namun, menurutnya hal itu belum final.

“Ya kami baru merencanakan (13), disimulasikan, karena memang pada saat ini komisi yang 11 itu dirasakan ada yang terlalu banyak gitu (mitranya) sehingga satu komisi kemudian akan dikembangkan dengan gabungan beberapa komisi,“ kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Meski demikian, Dasco memastikan penentuan jumlah komisi hingga pimpinan komisi belum akan dibahas usai pelantikan DPR pada Selasa, 1 Oktober 2024, melainkan usai pelantikan presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang.

“Besok belum akan bicara soal komisi, karena kita akan mencari informasi dulu dari pemerintah yang baru tentang jumlah dan nomenklatur kementerian yang akan kita sesuaikan nanti dengan komisi yang ada di DPR,” kata dia.

Selain itu, Dasco menyatakan persiapan acara pelantikan anggota DPR RI periode 2024–2049 sudah sangat matang yakni 95 persen.

“Untuk persiapan pelantikan besok kami cek sudah dalam tahap 95% dan tinggal merapikan yang belum belum rapi. Tapi pada prinsipnya Insya Allah semua besok akan berjalan dengan baik dan lancar,” kata Dasco.

Terkait, penambahan komisi atau Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Dasco menyebut hal itu belum akan dibahas usai pelantikan.

“Kita belum bisa membahas pada saat ini apakah alat kelengkapan dewan akan nambah atau tidak. nanti kita akan tergantung dari porsi kabinet pemerintahan depan,” kata Sufmi Dasco Ahmad.

Sebanyak 5.614 personel dikerahkan mengawal pelantikan anggota DPR/DPD/MPR RI untuk periode 2024-2029. Pelantikan dijadwalkan pada Selasa, 1 Oktober 2024.

"Kekuatan personil yang dilibatkan dalam pengamanan 5.614 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Ade Ary menyebut, 5.614 personel meliputi 4.006 personel Satgas Polda Metro Jaya, 585 personel Satgas Polres, dan 1.023 personel BKO TNI, Mabes Polri dan Pemda.

Sementara itu, kepolisan juga menyiapkan rekayasa lalu lintas guna menghadapi potensi gangguan lalu lintas yang dapat terjadi akibat upacara pelantikan. Namun, pemberlakuan bersifat situasional tergantung pada kondisi kepadatan lalu lintas di sekitar area Senayan.

"Polisi akan melakukan pengalihan arus lalu lintas jika terjadi kepadatan di sekitar Senayan, Jakarta Pusat," ujar dia.

Ade Ary mengatakan, masyarakat yang merencanakan untuk berada di sekitaran area ini diimbau untuk bersiap-siap terkait perubahan rute.

"Kami mengimbau masyarakat pengguna jalan untuk menghindari kawasan tersebut dan mencari rute alternatif lain guna menghindari kepadatan lalu lintas," ujar dia.

Lebih jauh, Ade Ary menekankan tanggung jawab personel pengamanan untuk mengedepankan pendekatan yang humanis dalam setiap tindakan mereka.

"Bagi anggota agar melaksanakan pengamanan secara humanis," tandas dia.