Stabilitas Politik dan Keamanan Jadi Kunci Visi Besar Pemerintahan Prabowo-Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih di tengah berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan geopolitik yang semakin kompleks.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas sebagai fondasi penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Terkait hal itu, Pengamat Hukum UI Chudry Sitompul mengatakan fokus pemerintah telah tepat pada koordinasi yang kuat antara lembaga-lembaga strategis dalam memastikan keamanan nasional.

"Soal ini saya kira kepemimpinan Budi Gunawan tidak perlu diragukan lagi, karena urusan politik dan keamanan di bawah kendalinya,” ujar Chudry.

Menurutnya Kemenko Polkam memiliki peran vital dalam mengawal kebijakan-kebijakan strategis Presiden Prabowo, termasuk penguatan TNI-Polri dan modernisasi alutsista. Selain itu, kementerian ini juga perlu berfokus pada diplomasi strategis dan penanganan isu-isu krusial, seperti reformasi birokrasi dan keamanan siber.

"Budi Gunawan dan timnya diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan keamanan dan stabilitas politik di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian,” urai Chudry.

Dia menguraikan, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya telah menekankan pentingnya reformasi politik dan birokrasi yang efisien, sebagaimana tertuang dalam misi Asta Cita pemerintahan.

Dengan adanya pemisahan isu hukum dari politik dan keamanan, Kemenko Polkam seharusnya dapat fokus sepenuhnya pada menjaga ketertiban dan stabilitas nasional.

"Melalui stabilitas politik dan keamanan yang kokoh, agenda pemerintahan dapat terlaksana dengan sukses. Selain itu, seiring penguatan TNI-Polri dan pengembangan diplomasi strategis, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjadi negara yang berdaulat dan maju, mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” cetus Chudry.

Anggota DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono mengapresiasi penunjukan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Ia meyakini tim yang dipimpin Budi Gunawan berakar pada keahliannya dalam mengelola lembaga strategis seperti Badan Intelijen Negara (BIN) sebelumnya, serta pengalaman panjangnya dalam bidang keamanan.

"Dengan latar belakang tersebut, Budi Gunawan dipandang mampu memimpin koordinasi kementerian-kementerian strategis yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri dan luar negeri, reformasi birokrasi, serta isu komunikasi dan digital, yang semakin krusial di era globalisasi dan disrupsi teknologi," ujar Dave dalam keterangannya, Senin (21/10/2024).

Dave mengaku mengenal sepak terjang Budi Gunawan sebelumnya sebagai Kepala BIN selama menjadi mitra Komisi I DPR RI sejak tahun 2016 hingga diberhentikan tanggal 15 Oktober 2024 dan digantikan Herindra.

"Menkopolkam Budi Gunawan dan timnya di Kemenko Polkam diproyeksikan akan memainkan peran kunci dalam mengawal kebijakan strategis yang dirancang oleh Presiden Prabowo, termasuk penguatan TNI-Polri, modernisasi alutsista, dan diplomasi strategis di kawasan," tambah Dave yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957.

Di sisi lain, lanjut Dave, dengan tidak lagi membebani kementeriannya dengan masalah hukum, tim ini dapat berfokus sepenuhnya pada keamanan dan politik dalam negeri, memastikan terjaganya ketertiban umum dan keamanan nasional dalam segala situasi.

"Visi politik keamanan Presiden Prabowo terlihat jelas dalam pembentukan dua kementerian ini, yang menunjukkan bahwa ia ingin memastikan bahwa masalah keamanan dan stabilitas politik di dalam negeri dapat dikelola secara lebih terfokus dan berkelanjutan," imbuh Dave.