PKB Sebut Biaya Haji Bisa Turun, Minta Pengeluaran Tak Efisien Dicoret

Liputan6.com, Jakarta Politikus PKB An’im Falachuddin Mahrus mengatakan masih ada celah agar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) bisa turun.

Anggota Komisi VIII DPR RI ini menyebut, salah satunya yang bisa dilakukan adalah dengan mencoret pengeluaran yang tidak efisien. 

Menurut An’im, ada beberapa pembiayaan yang bisa ditekankan untuk menekan pengeluaran biaya haji. Misalnya, biaya penerbangan yang menurutnya bisa ditekankan semaksimal mungkin agar lebih murah tanpa mengurangi kualitas pesawat yang akan digunakan untuk mengakomodir jamaah haji ke tanah suci.

"Saya kira harus dibicarakan lebih lanjut agar biaya penerbangan dan akomodasi lebih murah untuk langkah-langkah selanjutnya," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025). 

Selain pos biaya penerbangan, kata An’im, pengeluaran katering juga bisa diefesien tanpa mengurangi kualitas. Paling pokok katering jamaah harus memenuhi kecukupan gizi dan kebersihan serta bisa dikonsumsiamaah haji lanjut usia yang memiliki kebutuhan tertentu.

"Katering juga bisa ditekan lagi harganya tapi tidak mengurangi kualitas," ungkap dia.

An’im sepakat jika pembiayaan yang dikeluarkan jamaah haji 60 persen, sedangkan pembiayaan dari nilai manfaatnya 40 persen.

"Kalau bisa 50:50 untuk biaya yang dikeluarkan jamaah haji dan pengeluaran dari nilai manfaat," jelas dia.

Ia mengatakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) harus bisa melakukan terobosan terkait pembiayaan haji sehingga dalam jangka panjang biaya haji tidak semakin membebani jamaah haji Indonesia.

"BPKH dipisah dari Kemenag untuk bisa berikan investasi tapi malah belum terlihat hasilnya," kata An’im. 

Biaya yang juga bisa ditekankan adalah meminimalisir pelaksanaan manasik oleh Kemenag kepada jamaah haji.

Hal ini karena Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) kerap melakukan manasik haji bahkan tidak hanya jelang keberangkatan tapi rutin dilakukan beberapa bulan sebelumnya.

"Setidak pas ada panggilan haji, walaupun cadangan, tetap dilakukan pemberikan kegiatan manasik," katanya.

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama untuk membahas komponen biaya kesehatan penyelenggaraan haji tahun 2025.

Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid menyebut, pihaknya telah melakukan kajian bahwa rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 bisa dirasionalisasi hingga angka di bawah Rp90 juta.

"Komisi VIII DPR RI menghasilkan bahwa rata-rata BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi dapat dirasionalisasi hingga di bawah Rp90.000.000, wah ini luar biasa," ujar Abdul Wahid saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1).

"Hasil telaah Komisi VIII DPR RI juga serupa dengan hasil telah yang dilakukan oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Ini dengan menteri dan wakilnya beda ini," sambungnya.

Pada rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama dan Badan Penyelenggara Haji tanggal 30 Desember 2024, telah mengusulkan BPIH pada 2025 sebesar Rp93.389.684,99.

Dengan asumsi kuota haji sebesar 221.000 yang dibagi 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota khusus. Serta kurs dolar Amerika Rp16.000 per USD.

Abdul Wahid menilai, usulan rata-rata besaran BPIH tersebut tentu masih membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut. Sehingga dapat dilakukan penurunan agar BPIH tahun 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi terjangkau bagi jemaah haji.

"Dan dapat mendukung pemberian pembinaan, pelindungan, dan pelayanan maksimal dan berkualitas baik kepada jemaah haji," jelas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.