Pengamat: Pastikan Vendor Makan Bergizi Gratis Bukan Pengusaha Besar dengan Embel-embel UMKM

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan serempak di seluruh wilayah Indonesia mulai 6 Januari 2025, dengan menyasar sekitar ratusan ribu anak.

oleh Pramita Tristiawati diperbarui 13 Jan 2025, 05:12 WIB
Diterbitkan 13 Jan 2025, 04:10 WIB
Pelaku Kuliner Lokal Bersyukur Terlibat Makan Bergizi Gratis: Bisa Pekerjakan Masyarakat, Pedagang Sekitar
Pelaku kuliner lokal bersyukur terlibat Makan Bergizi Gratis. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) (Foto: Dokumentasi Tim Media Presiden Prabowo.)

Liputan6.com, Jakarta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah berjalan serempak di seluruh wilayah Indonesia mulai 6 Januari 2025, dengan menyasar sekitar ratusan ribu anak.

Di sisi lain, program Makan Bergizi Gratis ini juga bisa mendongkrak perekonomian dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal itu dikatakan pengamat UMKM, Muhammad Arbani.

"Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang sebenarnya 'sapu jagat'. Selain MBG memberikan kesempatan untuk anak sekolah mendapatkan gizi yang lebih baik dengan harapan tercegah dari stunting, ternyata ada beragam manfaatnya untuk perekonomian, mulai dari vendor makan bergizi gratis yang merupakan UMKM," kata Arbani.

Belum lagi dari sisi logistik, menurut Arbani, kemungkinan besar pengemudi transportasi online memegang peran besar dalam proses distribusi terkait Makan Bergizi Gratis, pergerakan ekonomi di pasar, dan terserapnya tenaga kerja pada sektor informal. Sehingga ini selaras dengan cita-cita Presiden Prabowo menuju 8 persen ekonomi Indonesia.

Meski begitu, Arbani mengingatkan jika UMKM yang terlibat dalam program MBG bukanlah usaha besar dengan 'embel-embel' UMKM.

"Hal yang paling penting adalah bagaimana kita sekarang bisa menghargai usulan yang baik dari Presiden ini dan menunggu program ini berjalan dengan sempurna,. Karena program ini berskala nasional jadi akan ada trial dan error," kata Arbain.

"Akan tetapi ada catatan agar program ini berjalan dengan baik. Pertama, harus dipastikan yang menjadi vendor dari Makan Bergizi Gratis ini adalah UMKM, bukan usaha besar dengan embel-embel UMKM," tambahnya.

Untuk itu, Arbani menyarankan perlu adanya wadah organisasi bagi UMKM agar bisa mendapatkan edukasi, pelatihan maupun advokasi hak UMKM yang terlibat dalam program MBG.

"Perlu ada wadah organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk dapat mengedukasi, melakukan pelatihan serta mengadvokasi hak-hak para vendor UMKM yang terlibat dalam Makan Bergizi Gratis untuk membantu mereka untuk menjalankan usaha dengan lebih sustain," kata Arbani.

Menkop Budi Arie Pede Makan Bergizi Gratis Dapat Dongkrak Gairah Koperasi

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meninjau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Angkasa 05, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025). (Liputan6.com/Arief)
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi meninjau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Angkasa 05, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025). (Liputan6.com/Arief)

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto bakal menjadi pelecut bagi koperasi untuk meningkatkan kegiatan dan usahanya.

Untuk itu Menkop Budi mendorong Induk Koperasi Formas dapat terlibat aktif dalam menyukseskan berbagai program Makan Bergizi Gratis ini.

"Inisiatif pelaksanaan kegiatan ini (launching) inisiatif merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat kepada program MBG yang dicanangkan oleh Presiden RI melalui koperasi," kata Menkop Budi Arie dalam sambutannya pada acara Launching Induk Koperasi Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) Bersatu di Auditorium Kementerian Koperasi (KemenKop), Jumat (10/1/2025).

Menurut Menkop, koperasi yang dapat menjadi bagian dari program MBG secara otomatis akan mengalami peningkatan skala usaha. Di sisi lain naiknya kapasitas usaha akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota terutama para petani, peternak, nelayan lokal dan pelaku usaha kecil sebagai bagian penting pemasok bahan baku untuk program MBG.

"Program MBG ini juga akan memfasilitasi konsolidasi dan agregasi bagi petani, nelayan dan peternak untuk meningkatkan usahanya baik sebagai penyedia bahan baku bagi MBG bahkan dapat menjadi bagian dari pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Budi Arie Setiadi.

Dengan semakin banyaknya kegiatan usaha koperasi yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas usahanya, Menkop Budi Arie optimistis minat masyarakat untuk bergabung di dalam koperasi akan semakin besar. Hal ini akan turut mempercepat peningkatan rasio partisipasi masyarakat pada koperasi.

Menkop Budi Arie menambahkan dalam program MBG ini pemerintah menganggarkan dana Rp71 triliun hingga akhir 2025 dengan menyasar 19,47 juta orang penerima manfaat. Program ini menjadi investasi jangka panjang bagi generasi muda Indonesia untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang.

"Jumlah (anggaran) akan terus ditingkatkan dan diperkirakan bisa mencapai Rp400 triliun ketika program ini menyasar pada 80 juta penerima manfaat sehingga ini merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang unggul," ujarnya.

Tingkatkan Kapasitas Koperasi

Adapun guna memastikan program MBG ini berjalan dengan baik bersama koperasi-koperasi di berbagai wilayah di Indonesia, Menkop Budi Arie Setiadi mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kapasitas koperasi, melalui pelatihan dan pendampingan dalam mengelola pasokan pangan.

Menkop juga meminta agar pengelola koperasi dan SPPG dapat menjaga kualitas produk dan mengembangkan inovasi.

"Kami juga mendorong untuk melakukan penguatan sistem rantai pasok yang efisien dan terintegrasi mulai dari petani hingga konsumen untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan," ujar MenKop.

Saat ini terdapat 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia yang siap untuk mensuplai kebutuhan dapur MBG dengan berbagai komoditas seperti ikan, telur, ayam, sayur, daging dan buah.

KemenKop telah mengusulkan beberapa koperasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi rantai pasok dalam SPPG dan telah melakukan pendampingan kepada koperasi tersebut untuk dilakukan standardisasi dapurnya bekerja sama dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). 

"Kami mendorong minimal 200 koperasi yang berperan sebagai hub dalam program MBG untuk mengkonsolidasikan produk suplai dapur MBG dari koperasi lainnya. Harapannya koperasi tersebut dapat memasok kebutuhan bahan baku sesuai kebutuhan SPPG," pungkasnya.

Infografis Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Telan Anggaran Rp 71 Triliun. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Telan Anggaran Rp 71 Triliun. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya