Pimpinan DPR Wanti-wanti soal Usulan Penggunaan Zakat untuk Danai Makan Bergizi Gratis

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan zakat dari masyarakat bisa digunakan membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, hal itu bisa menekan kurangnya anggaran dari program unggulan pemerintah tersebut.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI dari Partai Golkar, Adies Kadir mengatakan zakat umumnya bersumber dari perorangan atau pribadi. Sedangkan MBG adalah program pemerintah. Sehingga perlu dikaji lebih dalam hal tersebut, sebab zakat mempunyai akad tertentu saat diberikan yang tidak bisa disalahgunakan.

“Mungkin usulannya bagus tapi kita kan di DPR harus mengkaji. Karena kadang-kadang orang zakat misalnya, saya mau zakat khusus untuk si A berangkat umroh misalnya, karena kita lihat dia rajin ibadah tapi tidak mampu. kan nggak mungkin peruntukan itu kita serahkan kemudian diambil untuk makan bergizi gratis. Jadi memang kita harus lihat-lihat juga misalnya zakat kita berikan untuk masjid A, kemudian diambil (untuk MBG). Nah makanya ini kriteria zakatnya yang seperti apa yang diambil untuk makan bergizi gratis?,” ujar Adies saat ditemui awak media di Grha MKGR, Bendungan Hilir Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Adies meyakini, saat ini pemerintah sudah mempelajari dengan baik skema pendanaan untuk program MBG. Khususnya soal sumber dana yang akan digunakan.

“Pemerintah tentunya, pak presiden memutuskan untuk memberikan makan bergizi gratis itu sudah ada gambaran untuk diambil dari mana gitu. Jadi mungkin kalau saya pribadi, saya belum bicara atas nama DPR, saya pribadi, zakat itu kan mesti sudah ada peruntukannya dan itu habluminallah (hubungan antar manusia dan Tuhanny) bukan habluminannas  (hubungan antar manusia dan manusia),” ungkap Adies.

Adies pun mewanti, jika usul Ketua DPD RI tersebut hendak digunakan maka harus sesuai prosedur dan kajian yang benar. Jangan sampai ada tudingan gratifikasi. 

“Pemerintah harus berhati-hati, karena kan semuanya melalui pemerintah, nanti dituduh lagi gratifikasi kan repot juga, jadi perlu aturan, kalau pun ada zakat, zakat yang model seperti apa?” Adies menandasi.

Sebelumnya diberitakan, usulan disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin. Dia menilai, harus ada stimulasi masyarakat umum agar  terlibat dalam program MBG. Dia pun berpendapat, bisa bersumber dari zakat perorangan.

“Saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dia menuturkan, MBG tidak dapat hanya dibiayai pemerintah secara sendiri atau mandiri, melainkan dibutuhkan dukungan semua pihak.

"Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong kami punya negara ini, negara kami punya program andalan yang namanya Makan Bergizi Gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi," ungkapnya.

Sultan lantas mengapresiasi pemerintah Jepang yang akan membantu program MBG. Saat bertemu Prabowo, PM Jepang Shigeru Ishiba menyatakn siap berkontribusi dan bekerjasama dalam program MBG. Selain itu, ia juga menilai seharusnya parlemen juga perlu mencari formula untuk MBG.

"Berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," pungkasnya.