DPR: Efisiensi Anggaran Tak Potong Gaji Pegawai

Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memastikan, meski lembaganya termasuk salah satu yang terkena kebijakan efisiensi anggaran, namun hal itu tidak akan berpengaruh terhadap kerja-kerja pelayanan terhadap masyarakat.

Hal itu Adies tegaskan saat merespons adanya efisiensi anggaran lembaga DPR RI senilai Rp1,3 triliun.

"Meski anggaran DPR RI kena efisiensi, bukan berarti kinerja kami jadi menurun. Kami pastikan anggota DPR RI akan tetap bekerja maksimal untuk kepentingan rakyat dan negara," tegas Adies.

Adies mengungkapkan, efisiensi anggaran terhadap lembaga DPR RI tidak berkaitan dengan soal gaji.

"Efisiensi hanya ditujukan untuk belanja modal dan mengurangi intensitas perjalanan dinas saja, semisal kunjungan ke luar negeri. Saya pastikan tidak ada pemotongan gaji pegawai," tegasnya.

Adies juga menegaskan, DPR RI mendukung penuh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah.

"Efisiensi merupakan opsi paling relevan di tengah penggunaan anggaran negara di Kementerian/Lembaga yang selama ini terlalu mubazir. Misal, soal rapat-rapat, acara seremonial, dan kunjungan-kunjungan dinas yang tidak begitu penting. Yang jelas kami DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah terkait efisiensi anggaran ini, kami melihat ini langkah yang tepat di tengah berbagai macam tantangan ekonomi saat ini (domestik, global)" pungkasnya.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda, menilai efisiensi anggaran yang dilakukan bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut Nailul Huda, pengeluaran pemerintah memiliki kontribusi sebesar 0,3 persen terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

Artinya, jika ada pemotongan anggaran pemerintah, dampaknya akan langsung terasa pada laju pertumbuhan ekonomi, khususnya dalam jangka pendek.

"Pengeluaran pemerintah membuat kontribusi sebesar 0,3 persen terhadap pembentukan PDB, jadi ketika ada pemotongan, pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Senin (17/2/2025).

Potensi Penurunan Pertumbuhan Ekonomi

Ia memprediksi bahwa jika pemotongan anggaran dilakukan hingga Rp750 triliun, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dapat mengalami penurunan, dengan angka yang diperkirakan hanya mencapai 4,54 persen.

"Dalam jangka pendek, saya melihat pertumbuhan ekonomi ada di angka 4,54 persen jika pemotongan anggaran dilakukan hingga Rp750 triliun," ujarnya.

Hal ini terjadi karena belanja pemerintah yang diperkirakan hanya tumbuh 0,53 persen pada 2025, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2024 yang mencapai lebih dari 6 persen. Kondisi ini, menurut Huda, akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat.

Dalam jangka panjang, efisiensi anggaran ini diprediksi hanya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen, jika tidak ada dampak positif dari kebijakan tersebut.

"Jangka panjang, pertumbuhan ekonomi akan stagnan di angka 5 persen jika tidak ada dampak positif dari pemangkasan anggaran ini," katanya.

Selain itu, program-program yang dianggap akan memberikan dampak positif, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), baru bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dalam jangka panjang, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun lagi.

Meski MBG memiliki dampak positif yang terukur sebesar 0,06 persen terhadap PDB, manfaatnya tidak langsung terasa dalam waktu dekat.

"Dampak positif dari makan bergizi gratis hanya 0,06 persen terhadap PDB. Jikapun ingin memetik manfaaf dari MBG, baru bisa 10-15 tahun lagi," ujarnya.