Kortas Tipikor Polri Selidiki Dugaan Korupsi Pagar Laut Tangerang

Liputan6.com, Jakarta Korps Tindak Pidana Korups (Kortas Tipikor) mulai bergerak menyelidiki kasus dugaan korupsi dari pemagaran laut di Tangerang, Banten. Penyelidikan baru dimulai setelah penyidik melakukan penelaahan secara internal dan menemukan indikasi korupsi.

"Sudah dimulai (penyelidikan)," ujar Wakil Kepala Kortas Tipikor Polri Brigjen Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Rabu (19/2/2025).

Namun demikian, Arief enggan berbicara lebih jauh proses penyelidikan dugaan korupsi pagar laut Tangerang sudah sampai mana. Nantinya, kata Arief, Polri juga akan memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. "Masih proses penyelidikan," singkat Arief.

Bersamaan dengan penyelidikan kasus ini, Polri sebelumnya telah menetapkan Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip sebagai tersangka pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di Laut Tangerang.

Arsin ditetapkan bersama dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta, dan dua orang lainnya berinsial SP dan CE selaku penerima kuasa.

Kades Kohod itu bersama dengan Ujang membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan kesaksian.

Lalu, Arsin dan Ujang juga memalsukan surat kepengusuran permhonan sertifikat dari warga Desa Kohod dan dokumen lain sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

Dokumen tersebut yang dipalsukan itu kemudian diajukan guna penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan melaui Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB).

Diketahui, motif mereka memalsukan surat tersebut dengan mencatut nama warga Desa Kohod untuk ekonomi. Namun demikian Polri masih belum melakukan penahanan terhadap para tersangka dan akan dilakukan pemanggilan nantinya.

Baca juga Motif Pemalsuan Sertifikat HGB Pagar Laut di Desa Kohod Tangerang

Kepala Desa (Kades) Arsin bin Asip ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) terkait pagar laut oleh Bareskrim Mabes Polri.

Tak sendiri, Arsin juga ditersangkakan bersama Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, Ujang Karta, serta dua orang lainnya berinisial SP dan CE selaku penerima kuasa.

"Kami baru tahu beberapa saat sebelumnya, Bareskrim sudah menyampaikan itu ya, dalam konferensi pers. Terus bagaimana?" ujar kuasa hukum Arsin, Yunihar, saat dikonfirmasi pada Rabu, (18/2/2025).

Yunihar mengatakan kliennya hanya bisa menghormati proses penyelidikan hingga penyidikan Bareskrim Mabes Polri. Ia juga mengakui adanya bukti yang sudah dikantongi penyidik ketika Kades Kohod Arsin diperiksa beberapa hari lalu.

"Setidaknya unsur-unsur dalam penetapan tersangka itu sudah terpenuhi dengan minimal dua bukti, mungkin hal itu sudah diperoleh oleh penyidik pada saat pemeriksaan klien kami maupun saksi-saksi yang lain," ucap Yunihar.

"Nah, tentu dengan penetapan ini, ya sejauh ini sepanjang tadi kami berkomunikasi dengan klien, tentunya beliau menerima. Hal lain yang berkaitan dengan hak-hak beliau diatur oleh undang-undang, tentunya itu akan dipertimbangkan untuk proses-proses berikutnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Arsin akan bersikap kooperatif sebagaimana pada pemeriksaan sebelumnya. Ia juga akan memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka, meskipun dengan izin sehari karena kondisi kesehatan.

"Nanti dalam proses yang dilakukan oleh PH, beliau hadir walaupun ada izin sehari karena memang kondisi fisik dan kesehatan, tapi tetap kooperatif," pungkasnya.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Sumber: Merdeka.com