Hari Perempuan Internasional, Ketum YPPA Ade Fitrie Kirana Ingatkan Jadi Momentum Pemerintah Perhatikan Hak Wanita

Liputan6.com, Jakarta - Artis yang juga aktif sebagai Ketua Umum Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak (YPPA) Ade Fitrie Kirana menilai, peringatan Hari Perempuan Internasional menjadi momentum bagi pemerintah.

Momentum itu menurut Ade Fitrie untuk memperhatikan hak-hak perempuan tanpa memandang perbedaan, baik kebangsaan, etnis, bahasa, budaya, ekonomi, maupun politik.

"Peringatan Hari Perempuan Internasional tentu dapat menjadi titik momentum bagi pemerintah dan kita semua untuk bersolidaritas untuk membangun dukungan bagi hak-hak perempuan khususnya di bidang politik dan ekonomi," ujar Ade Fitrie Kirana, melalui keterangan tertulis, Rabu (5/3/2025).

"Peran wanita di politik sangat penting karena melibatkan partisipasi mereka dalam pembuatan keputusan publik yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan," sambung dia.

Ade Fitria menegaskan keterlibatan wanita dalam politik juga dapat meningkatkan kualitas keputusan, karena adanya sudut pandang yang berbeda yang ditawarkan oleh wanita.

Menurutnya, meskipun wanita terlibat dalam politik sejak lama, namun kehadiran mereka masih dianggap sebagai minoritas di banyak negara.

Hal ini, kata Ade Fitrie, terjadi karena adanya stereotipe gender yang menganggap wanita tidak cocok atau kurang mampu dalam memimpin dan memegang jabatan politik.

"Selain itu, wanita juga sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan politik yang bertujuan untuk mengintimidasi dan mengekang partisipasi politik mereka," terang dia.

Ade Fitrie menyampaikan, Indonesia telah lama meratifikasi The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) yang ditetapkan di sidang umum PBB pada 18 Desember 1979 dan berlaku pada 3 September 1981.

Untuk diketahui, The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah perjanjian HAM internasional yang secara khusus mengatur penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan.

Konvensi ini mendefinisikan prinsip, norma dan standar untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang wajib dipenuhi negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia.

Ade Fitrie mengatakan, wanita memiliki pengalaman dan kepentingan yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan laki-laki, sehingga kehadiran mereka di politik dapat membantu mewakili kepentingan perempuan dan masyarakat secara keseluruhan.

"Dalam mengambil keputusan politik, wanita cenderung lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan bukan hanya pada kepentingan individu atau kelompok tertentu," imbuhnya.

"Jadi, tentu peringatan Hari Perempuan Internasional ini menjadi momentum bersama kembali mengingatkan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik yang berdampak secara langsung di masyarakat," pungkas Ade Fitrie.