Pramono: ASN Jakarta Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Liputan6.com, Jakarta - Momentum mudik lebaran menjadi hari yang ditunggu bagi para perantau. Tak terkecuali aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta.

Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan ada hal-hal yang perlu diingat oleh anak buahnya, salah satunya larangan menggunakan mobil dinas untuk mudik.

"Bagi pejabat ataupun aparat yang ada di Jakarta, ASN terutama dilarang menggunakan mobil dinas. Pokoknya bagi siapa pun dilarang pakai mobil dinas, pulang kampung lebaran," kata Pramono di Lapangan Monas Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pramono menyatakan, larangan tersebut sudah dikordinasikan dengan wakilnya, Rano Karno dan Sekda Pemprov Jakarta Marullah Matali. Utamanya soal sanksi yang nanti akan disampaikan.

"Saya dan Pak Wagub serta Pak Sekda sudah memutuskan ada sanksi, nanti kita rumuskan," tandas Pramono.

Pemprov Jakarta menggelar Program Mudik Gratis yang resmi dibuka pada Jumat, 7 Maret 2025. Program tersebut telah mencatatkan rekor baru. Sebab seluruh kuota sebanyak 22.000 kursi yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk program mudik gratis Lebaran tahun ini habis dalam waktu kurang dari 24 jam.

Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme warga Jakarta yang ingin merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman tanpa memikirkan biaya transportasi.

Program yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta ini menyediakan 521 bus dan 20 truk untuk mengangkut sekitar 6.000 sepeda motor.

Diketahui, rute yang dilayani mudik gratis Jakarta ini meliputi 20 kota/kabupaten di enam provinsi, termasuk Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://mudikgratis.jakarta.go.id, dan warga hanya perlu menyiapkan Kartu Keluarga (KK) dan KTP DKI Jakarta.

Gubernur Jakarta Pramono Anung memimpin apel siaga Operasi Lintas Jaya di Lapangan Monas Jakarta, Rabu (12/3/2025). Dia menjelaskan, pasukan apel terdiri dari unsur Polri, TNI, dan jajaran terkait yang disiapkan untuk mengawal dan mengamankan arus lalu lintas pada momentum Ramadhan dan mudik Lebaran Idul Fitri 2025.

"Pagi ini memimpin Apel Lintas Jaya. Selain dalam upaya meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran bertransportasi di Jakarta, saya juga menegaskan untuk kerja samanya dalam mengatur lalu lintas saat Ramadan dan Mudik Lebaran," kata Pramono, Rabu.

Pram menyebut, total peserta yang hadir pada apel pagi hari ini berjumlah 1.470 orang, terdiri dari 100 personel TNI dan 140 personel Polri, dan sisanya berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) Jakarta seperti Dishub, Satpol PP, dan lain-lain.

Menurut politikus PDIP ini, situasi lalu lintas saat momentum Ramadan dan mudik lebaran harus menjadi konsen khusus. Sebab dalam laporan tiga tahun terakhir terjadi peningkatan angka penindakan situasi berlalu lintas.

"Jakarta harus dibuat lebih tertib lagi, membuat bagi siapapun yang datang ke Jakarta menggunakan lalu lintas di Jakarta merasa aman, nyaman dan baik," ucap Pram.

Dalam amanat apel, Pram juga berpesan untuk mengubah cara pikir berkendara warga di Jakarta, dari yang sebelumnya car oriented menjadi transit oriented development atau TOD.

Dia meyakini, hal itu akan mengurangi kepadatan berlalu lintas jika ada sistem transportasi umum yang saling terintegrasi.

"Pemerintah Jakarta sekarang ini betul-betul berkeinginan secara perlahan untuk merubah orientasi dari penggunaan kendaraan pribadi menjadi menggunakan kendaraan umum, maka nanti TOD-TOD yang ada akan kami kembangkan sehingga akan memberikan banyak kemudahan bagi warga dari manapun, termasuk yang datang dari subburn (sub urban)-area yang saya sebut dengan Trans Jabodetabek untuk beraktivitas di Jakarta," kata Pramono.