Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah memberikan laporan hasil penyelidikannya terhadap bus-bus baru ukuran sedang yang ditemukan karatan dan rusak kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi.
Jokowi pun mengakui berdasarkan laporan tersebut terdapat indikasi penyelewengan dalam proses pengadaan armada untuk Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
"Memang ada kemungkinan itu (penyelewengan). Tapi saya nggak mau mendahului. Nantilah kalau sudah rampung. Nanti lapangannya dilihat. Kalau sudah dilaporin, baru ditengok," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Suami Iriana tersebut menekankan, penyelewengan itu terkait prosedur penanganan, bukan hanya fokus pada kerusakan mesin dan badan bus Transjakarta serta BKTB.
"Ini bukan kerusakan bus, prosedur. Sudahlah, nggak mau bicara prosedur, tapi dicek bener lapangannya. Dicek betul fisiknya, kalau ada penyelewengan, tanggung jawab," tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang membantah adanya keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab dalam laporan inspektorat, melainkan terkait kesalahan prosedur pengadaan bus.
"Tidak ada soal oknum-oknum. Hanya ada indikasi kesalahan prosedur, ada indikasi itu," imbuh pria yang akrab disapa Ahok itu.
Karena itu, Pemprov DKI meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengadaan bus-bus tersebut. Sebab keduanya menginginkan pemeriksaan yang lebih teliti dan detail terkait masalah tersebut. (Ado/Sss)
Jokowi pun mengakui berdasarkan laporan tersebut terdapat indikasi penyelewengan dalam proses pengadaan armada untuk Transjakarta dan Bus Kota Terintegrasi Busway (BKTB).
"Memang ada kemungkinan itu (penyelewengan). Tapi saya nggak mau mendahului. Nantilah kalau sudah rampung. Nanti lapangannya dilihat. Kalau sudah dilaporin, baru ditengok," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Suami Iriana tersebut menekankan, penyelewengan itu terkait prosedur penanganan, bukan hanya fokus pada kerusakan mesin dan badan bus Transjakarta serta BKTB.
"Ini bukan kerusakan bus, prosedur. Sudahlah, nggak mau bicara prosedur, tapi dicek bener lapangannya. Dicek betul fisiknya, kalau ada penyelewengan, tanggung jawab," tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang membantah adanya keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab dalam laporan inspektorat, melainkan terkait kesalahan prosedur pengadaan bus.
"Tidak ada soal oknum-oknum. Hanya ada indikasi kesalahan prosedur, ada indikasi itu," imbuh pria yang akrab disapa Ahok itu.
Karena itu, Pemprov DKI meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap pengadaan bus-bus tersebut. Sebab keduanya menginginkan pemeriksaan yang lebih teliti dan detail terkait masalah tersebut. (Ado/Sss)
Baca juga: