Motor Listrik Sudah Menjadi Transportasi Andalan di Asmat

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Motor tanpa suara mesin, masyarakat di Asmat biasanya menyebutnya dengan motor isi ulang, berbahan bakar listrik, pertama kali didatangkan pada 2006 oleh seorang wanita Asal Sulawesi Selatan bernama Erna Sabuddin. Dengan merogok kocek pribadinya, Erna sebenarnya hanya iseng untuk membeli motor listrik di Makassar dan dibawanya ke Agats.

99 persen masyarakat di Agats menggunakan motor listrik, mendorong PT PLN Wilayah Papua dan Papua Barat mendirikan Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU) di Distrik Agats.

SPLU yang sudah tersedia dan berfungsi dari tahun lalu, baru saja diresmikan pada 7 Februari 2018 kemarin.

PLN berharap dua SPLU di Agats dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan pengisian daya untuk kendaraannya. Masyarakat dapat mengisi aki kendaraannya langsung di SPLU tanpa harus pulang ke rumahnya. Bermodalkan Rp5000, masyarakat langsung bisa mengisi aki kendaraan.

General Manager PLN WP2B, Yohanes Sukrislismono menuturkan sistem kelistrikan di Asmat masih ditangani oleh pemerintah setempat. PLN berharap dalam waktu dekat pengalihan sistem kelistrikan bisa diserahkan kepada PLN, agar dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi di Asmat.

"Kami hanya baru memasang dua SPLU di Agats. Tapi tidak menutup kemungkinan, PLN bisa menambah SPLU lagi. Kami juga berharap kepada masyarakat agar dapat menjaga baik fasilitas SPLU ini," jelas Yohanes.

Asmat dimekarkan sebagai daerah otonom baru pada 2003, pemekaran dari Kabupaten Merauke. Daerah ini pun berkembang menjadi kabupaten. Agats, nama ibukota Kabupaten Asmat mulai berbenah dan mempercantik diri, sebagai daerah yang mulai berkembang.

Jalan-jalan utama yang dulunya mengunakan papan, kini berubah mengunakan kontruksi beton. Pengunaan jalan berkontruksi beton di Agats, berawal dari ide gila Juvensius A. Biakai yang saat itu menjabat sebagai Bupati Asmat selama dua periode.

Lalu, ide yang menurut sebagian orang tak masuk akal ini, kembali dilanjutkan oleh Elisa Kambu yang kini menjabat sebagai Bupati Asmat periode 2015-2020. Di tangan Elisa Kambu, hampir 100 persen jalan-jalan di Kota Agats menjadi konstruksi beton.

Untuk menertibkan motor listrik, sejak tahun lalu, pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan, terkait penerapan retribusi bagi pemilik kendaraan dan pemasok kendaraan. Lalu, pemerintah juga menerapkan pengunaan pelat nomor penganti stiker retribusi. Karena kendaraan ini termasuk kategori sepeda, maka pemiliknya tidak memiliki STNK, Pajak Kendaraan atau SIM.

Dari 1.920 motor listrik, sebanyak 800 pemilik motor sudah mendaftar untuk mendapatkan pelat nomor dan sebanyak 400 motor sudah mengunakan pelat motor. Besaran pembayaran pajak retribusi bagi kendaraan listrik dibedakan, untuk kendaraan berbadan besar dikenakan Rp300 ribu dan untuk kendaraan berbadan kecil dikenakan Rp150 ribu yang berlaku untuk satu tahun.

"Untuk mendapatkan pelat nomor, pemilik motor harus memberikan KTP, warna kendaraan dan nomor rangka kendaraan. Hal ini untuk mengetahui kemungkinaan adanya kendaraan yang hilang," ujar Yudha, salah satu staf Dinas Pehubungan Asmat.

Pergantian retribusi pajak kendaraan listrik dari stiker ke plat nomor, menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Merauke, Frans Sinurat, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak retribusi. 

Tapi, penggunaan eplat nomor pada motor listrik sempat menjadi perdebatan warga di Agats. Menurut kebanyakan warga, motor listrik merupakan alat transportasi dengan jenis kendaraan ringan, kategori sepeda. Penggunaan kendaraan jenis ini tak diatur dalam UU Lalu Lintas. Pemiliknya tak perlu mengantongi STNK, membayar pajak maupun memiliki SIM.

"Retribusinya kecil, pemerintah mungkin hanya dapat Rp30 juta per tahun. Untuk itu kami genjot melalui penomoran kendaraan elektrik. Bukan keluarkan pelat nomor sebagaimana diatur dalam UU Lalu Lintas," tutur Frans Sinurat menjelaskan.

Frans menambahkan, dalam satu instansi saja, minimal ada 50 motor elektrik yang digunakan staf maupun honorer. Di Asmat ada 25 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), sehingga kalau dihitung jumlahnya bisa 1000 unit. Belum lagi yang dimiliki masyarakat umum.