Pengurus PBNU Yahya Staquf Undang Ma'ruf Amin ke Munas Alim Ulama

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, yang juga Katib Aam Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengunjungi Cawapres nomor urut 1 Ma'ruf Amin. Pertemuan digelar tertutup.

Yahya mengaku ingin berdialog dengan Ma'ruf Amin yang merupakan salah seseorang sesepuh Nadhatul Ulama dan mantan Rais Aam Nadhatul Ulama.

"Ada banyak hal yang beliau gagas yang menjadi perhatian beliau. Dan tentu menjadi masukan penting, khususnya, Karena tidak lama lagi, insyaallah pada bulan Februari, Nadhatul Ulama menggelar konferensi besar dan Musyawarah Nasional alim ulama," ucap Yahya di kediamannya Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Dia mengatakan, akan mengundang Ma'ruf Amin pada Munas nanti untuk berdialog dengan peserta musyawarah alim ulama.

"Dan sebagaimana tadi disinggung tentang rancangan undang-undang yang sekarang diproses. Dalam musyawarah nanti akan dibahas isu-isu penting yang terkait aturan kenegaraan salah satunya soal pendidikan pesantren. Tapi ada sejumlah ada isu lain yang akan diangkat," ungkap Yahya.

Dia menampik membahas detail soal persiapan debat capres 2019. Ma'ruf hanya meminta untuk disiapkan strategi untuk rekonsiliasi semua masyarakat. Mengingat situasi yang memanas di tahun politik ini.

"Ada sejumlah hal yang sangat mendasar yang beliau rasakan. Misalnya adalah pentingnya membangun strategi ke arah rekonsiliasi yang harus dipikirkan sejak sekarang," kata dia.

"Kita tahu ini bahwa kompetisi politik, bukan hanya Pilpres ini saja, di berbagai tingkatan, di Pilkada, ini cenderung mengakibatkan polarisasi Masyarakat, jadi kita mulai pikirkan bagaimana strategi kita untuk membangun rekonsiliasi. Supaya nanti apapun hasilnya, dari kompetisi politik itu. Harus menjadi milik bersama," imbuh Yahya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ma'ruf Amin mengatakan, akan hadir dalam musyawarah nasional (Munas) itu. Dia juga membenarkan soal RUU Pesantren harus dipercepat.

"Bahwa semua pihak sepakat perlu ada Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan, karena undang-undang itu sangat diperlukan. Jadi perlu ada undang-undang yang mengatur bagaimana pemerintah bisa kasih penguatan pendidikan pesantren dan pendidikan Keagamaan. Dan ini tinggal sebenarnya itu dipercepat," jelas Ma'ruf.

Dia menyampaikan, rekonsiliasi perlu dilakukan. Karena keutuhan bangsa harus tetap dijaga.

"Pemilu ini kan kita lakukan per 5 tahun, keutuhan bangsa harus kita jaga sepanjang masa. Karena itu, mungkin ekses negatif akibat Pemilu, Pilpres, itu sudah harus berakhir sampai terpilihnya masing-masing kandidat. Baik legislatif eksekutif begitu selesai, maka perbedaan perselisihan selesai," pungkas Ma'ruf Amin.