Wakil Ketua BPN Tegaskan Belum Bahas Jumlah Kursi Menteri untuk Parpol

BPN masih mempertimbangkan mengatur ulang jumlah kementerian dan membantah sudah ada pembahasan soal bagi-bagi porsi menteri.

oleh Liputan6.com diperbarui 03 Apr 2019, 03:09 WIB
Diterbitkan 03 Apr 2019, 03:09 WIB
BPN Datangi KPU Bahas Masalah DPT
Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo saat mendatangi Kantor KPU, Jakarta, Jumat (29/3). Kedatangan BPN tersebut untuk membahas terkait laporan permasalahan DPT. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Muzani membenarkan pihaknya memang sudah membahas pembagian kekuasaan jika menang Pilpres 2019. Namun pembahasan itu, kata dia, belum sampai pada tahap pembagian porsi menteri.

"Salah satu yang dibicarakan tentu saja sharing kekuasaan presiden dan wakil presiden. Dan tentu saja masalah menteri dan itu sudah dibicarakan dalam arti kira-kira porsi partai koalisi itu apa dan bagaimana. Tetapi jumlahnya belum dibicarakan," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2019).

Menurut dia, saat ini BPN masih mempertimbangkan untuk mengatur ulang jumlah kementerian yang ada sekarang ini dan membantah sudah ada pembahasan soal bagi-bagi porsi menteri.

"Nama belum diomongin, jumlah pun belum diomongin. Karena kita mengerti kebutuhan pemerintahan ke depan akan disesuaikan dengan program kerja pemerintahan ke depan," ungkap Muzani.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengaku telah membahas nama-nama calon menteri bersama capres Prabowo Subianto. Namun, adik kandung Prabowo itu masih merahasiakan nama-nama calon menteri tersebut.

"Dengan saya ada. Saya kira itu antara saya dengan kakak saya," kata Hashim saat ditemui di Ayana Midplaza Hotel, JakartaPusat, Senin 1 April 2019.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengungkapkan, Prabowo menyiapkan tujuh kursi menteri untuk Partai Amanat Nasional (PAN) dan enam kursi untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara, jatah untuk Partai Demokrat dan Berkarya masih dalam pembahasan.

"Kita kan sudah sepakat dengan PAN, ada tujuh menteri untuk PAN, enam untuk PKS, partai lain masih diskusi. Itu sudah jelas. Demokrat belum definitif," ungkap Hashim.

 

Reporter: Sania Mashabi

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya