Prabowo Ditantang Buka Data Suara Pilpres 2019, Fadli Zon: Nanti Dong

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ditantang untuk membuka data penghitungan suara internal Pilpres 2019. Menurut Anggota Dewan Pengarah BPN, Fadli Zon, pihaknya akan membuka data yang memenangkan Prabowo itu pada waktu yang tepat. 

"Ya pasti dong (buka data penghitungan internal) pada waktunya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/4/2019). 

Fadli tidak merinci kapan pastinya BPN Prabowo-Sandi akan membuka data internalnya. Alasannya saat ini masih pada masa penghitungan suara. 

"Nanti dong. Kan masih penghitungan. Pada waktunya ada yang bertugas untuk itu," ujarnya.  

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, BPN Prabowo-Sandi memiliki beberapa tempat penghitungan suara. Sampai saat ini lokasi penghitungan suara juga selalu dijaga dari upaya peretasan. 

"Kami juga berusaha terus oleh pihak-pihak yang tertentu itu diretas. Itu ya. Jadi pertarungan ini memang tidak fair," ucapnya. 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menantang BPN Prabowo-Sandi untuk membuka dapur penghitungan suara yang menyatakan kemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu.

Hasto menjelaskan, gambaran perolehan suara baik melalui exit poll, quick count, maupun real count sementara KPU secara konsisten menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Dari situ dia mengajak semua pihak untuk meyakini bahwa konsistensi berbagai metode hitung kian menegaskan quick count menjadi instrumen kontrol perolehan hasil akhir.

"Saat ini masih ada upaya untuk melakukan delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Para elit politik sebaiknya ikut menjaga suasana kondusif. Klaim terhadap hasil perolehan suara boleh saja, namun harus disertai data, dan keberanian untuk menampilkan dapur pusat perhitungannya," ungkap Hasto.

Hasto menegaskan, partainya, sudah menunjukkan di depan publik soal sistem penghitungan suara, kamar hitung, dan infrastruktur sistem penghitungan. Menurutnya ini sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik.

"BPN dan Partai Gerindra hingga saat ini belum menunjukkan hal itu," singgung Hasto.

Reporter: Sania Mashabi