Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkomitmen tak mencalonkan mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi kepala daerah. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, hal tersebut dilakukan demi menjaga marwah partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.
"Kami tak akan pernah mencalonkan kepala daerah yang statusnya koruptor atau pernah menjalani tindak pidana korupsi," tegas Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12/2019).
Tak hanya itu, Hasto juga menegaskan jika partai berlambang banteng ini tak ragu memberhentikan secara tidak hormat kadernya yang menjadi penyelenggara negara terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Advertisement
"Kami memberi sanksi pemecatan," kata dia.
Demi meminimalisir terjadinya praktik korupsi, kata Hasto, PDIP akan mendidik seluruh kader agar bersikap jujur terlebih jika mendapat amanat sebagai wakil rakyat, baik di daerah maupun di tingkat nasional.
"Partai juga memberikan dukungan, pendidikan antikorupsi harus dilakukan, upaya membangun sistem keuangan partai yang transparan, membangun seluruh aparatur partai agar mengedepankan integritas tidak menyalahgunakan kekuasaan ini harus terus dilakukan partai," kata dia.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Ada Syarat 3 Tahun?
Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, tidak ada syarat administratif kader PDIP yang maju di internal harus minimal tiga tahun aktif di partai. Eva mengatakan, PDIP dalam pilkada memang akan memprioritaskan kader internal.
"Saya kira nggak ada, tapi memang memprioritaskan kader internal," ujar Eva melalui pesan singkat, Kamis (19/12/2019).
Dia mengaku tidak tahu jika ada surat edaran berisi syarat administratif syarat minimal lima tahun jadi kader. Eva meminta hal tersebut dikonfirmasi kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
"Kurang tahu soal edaran, tanya ke Sekjen," kata Eva.
Adapun syarat tersebut secara tidak langsung menyinggung putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka. Gibran diketahui baru mendaftar sebagai kader PDIP untuk maju di Pilkada Solo.
DPP PDIP sendiri sebelumnya menyatakan akan memutuskan siapa yang akan diusung dalam Pilwakot Solo. Tidak hanya Gibran, petahana Achmad Purnomo juga maju dengan rekomendasi PDIP Solo. 2 dari 3 halaman Tergantung MegawatiKetua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Wuryanto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan langsung ambil keputusan. Menurutnya, kalau Mega sudah bersabda, semua kader PDIP bakal ikuti keputusan DPP.
"Selalu Ibu Ketum dalam hal-hal yang menyangkut isu nasional hampir pasti Ibu turun gunung untuk ambil keputusan," kata dia, Selasa (17/12/2019).
Reporter: Ahda Bayhaqi
Merdeka.com
Advertisement