Data Pemilih Diduga Bocor, Mahfud Md: KPU Harus Hati-hati dan Buat Sistem yang Tidak Mudah Dibobol

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md, angkat bicara soal dugaan kebocoran 204 juta data pemilih. Menurutnya, peristiwa itu sangat mengagetkan dan memprihatinkan.

Mahfud meminta, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk berhati-hati dan dapat mencegah kebocoran data, terutama data terkait Pemilu 2024.

"Saya harap KPU lebih berhati-hati," kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Kamis (30/11/2023).

Mahfud mendorong KPU untuk membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi terjadinya peretasan data. Sebab, kata dia, data pemilih sangat penting untuk keberlangsungan Pemilu 2024.

"Buat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," ucap Mahfud.

Sebelumnya, informasi kebocoran data penduduk Indonesia ini juga dikonfirmasi oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha. Dalam keterangannya, dia mengungkap angka data yang bocor hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU.

"Data pribadi penduduk bocor ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," kata Pratama, Rabu 29 November 2023.

Tak hanya itu, Pratama menduga hacker telah mendapatkan akses login dengan role admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id.

"Kemungkinan pelaku bisa mendapatkan akses login domain sidalih.kpu.go.id dengan cara metode phising, social engineering, atau melalui malware," jelasnya.

Ia menilai, jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin tentunya sangat berbahaya pada pesta demokrasi Pemilu 2024 mendatang.

"Bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi, atau bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional ketika Pemilu nanti," pungkasnya.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengusut dugaan kebocoran Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid mengatakan indikasi kebocoran data KPU itu ditemukan saat jajarannya melakukan patroli siber.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," ujar Adi Vivid saat dikonfirmasi, Rabu (29/11).

Atas adanya temuan tersebut, Siber Polri tengah melakukan penyelidikan sembari berkoordinasi dengan pihak lain yang berkaitan perihal data KPU diretas itu.

"Saat ini Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sedang koordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," kata Adi.