Ganjar Tegaskan Siap Lahir Batin Adu Gagasan Antikorupsi di KPK

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan siap lahir batin memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk beradu gagasan isu antikorupsi pada acara Penguatan Anti-Korupsi bagi Penyelenggara Negara ber-Integritas (Paku Integritas) di Gedung KPK Jakarta, Rabu (17/1/2024).

"Oh, dengan senang hati. Itu yang saya tunggu-tunggu," ujar Ganjar Pranowo dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (14/1/2024).

Ganjar mengatakan, penguatan isu antikorupsi pernah diikutinya saat Pilkada Jawa Tengah tahun 2013.

Saat itu, sejumlah komisioner KPK datang ke Jawa Tengah khusus untuk menanyakan ide pemberantasan korupsi kepada seluruh pasangan calon gubernur-wakil gubernur.

"Pas giliran saya, saya masih ingat komisionernya mengatakan, 'Pak Ganjar enggak usah karena tagline-nya sudah Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Tinggal kita lihat hasilnya'," ujar Ganjar.

Mantan gubernur Jawa Tengah ini mengaku dikenal dengan jargon 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' (Tidak korupsi, Tidak membohongi) dan mengeklaim berhasil membuktikan apa yang dijanjikan kepada konstituen selama menjalani peran.

"Sudah 10 tahun hasilnya, mudah-mudahan dari pertanyaan pertama sebagai calon gubernur, saya laksanakan sampai dengan hari ini. Saya pingin banget menceritakan pengalaman saya ini," jelas capres yang diusung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura.

Terkait pemberantasan korupsi, Ganjar mengaku pernah marah besar pada 27 April 2014 atau setahun setelah menjabat gubernur Jawa Tengah. Pada saat itu, kata Ganjar, kemarahannya memuncak setelah menyaksikan langsung petugas Dinas Perhubungan (Dishub) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menerima uang pelicin dari para kernet.

Disebutkan, para kernet setiap melewati jembatan timbang wajib memberikan upeti kepada para petugas Dishub antara Rp10.000 hingga Rp20.000.

Sebelumnya, pada Desember 2023, KPK menyoroti debat capres, khususnya mengenai isu pemberantasan korupsi.

Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango mengaku kecewa karena debat yang digelar pada 12 Desember 2023 itu tidak memperlihatkan sebuah gagasan besar tentang masa depan pemberantasan korupsi.

"Semalam saya ikuti juga karena diundang menyaksikan debat kusir, eh maaf debat capres. Capek-capek dari sini saya bela-belain, saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi, enggak terlihat bisa ditawarkan oleh beliau," jelas Nawawi.

Menurut Nawawi, tak ada yang bisa ditawarkan oleh para capres dalam debat pertama pada malam itu. Terutama terkait upaya dan konsep para capres dalam pemberantasan korupsi.

"Capek-capek dari sini saya bela-belain ke sana saya ingin mendengar ada konsep pemberantasan korupsi enggak yang bisa ditawarkan oleh beliau. Bahasanya, ya hanya berantas korupsi gitu, menguatkan KPK. Tapi seperti apa? Enggak ada juga," kata Nawawi.

"Saya jadi nyesel kenapa harus bermacet-macet semalam," Nawawi menambahkan.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengundang secara khusus calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) peserta pemilu 2024.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan pihaknya ingin mendengar langsung komitmen para capres-cawapres berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

"Jadi KPK nanti untuk mengawal dan kemudian memastikan komitmen para capres pada agenda-agenda pemberantasan korupsi. KPK akan mengadakan momen sendiri, bukan debat, tapi kita akan bikin momen, bagaimana visi misi dia dalam perspektif untuk memberantas korupsi," ujar Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/12/2023).

Rencananya, KPK akan mengundang para capres dan cawapres pada awal tahun 2024. Menurut Ghufron, nantinya KPK ingin mendengarkan secara langsung agenda pemberantasan korupsi dari para calon.

"Kita akan mengundang di sekitar awal ataupun pertengahan Januari (2024). Kita akan mengundang. Kita akan bikin forum sendiri, khusus untuk isu antikorupsi," kata Ghufron.